Tangerang, 23 April 2026 – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai fondasi ekonomi masa depan harus dilakukan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Pendekatan terpadu dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu melindungi serta memberdayakan pengusaha UMKM secara berkelanjutan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyinggung kembali kasus yang dialami Toko Mama Khas Banjar pada akhir 2024 sebagai contoh penting perlunya orkestrasi kebijakan yang selaras antarinstansi. Ia menyampaikan hal tersebut dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (20/4), di hadapan ratusan warga.
Baca juga: Transformasi UMKM Nasional Kementerian UMKM Fokus Pemanfaatan AI
“Kasus Mama Khas Banjar menunjukkan adanya perhatian seluruh pemangku kepentingan terhadap UMKM di Banjarbaru. Namun, ketika orkestrasi antarinstansi belum berjalan selaras, hal ini dapat berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam penempatan kebijakan,” ujar Menteri Maman.
Menurutnya, perhatian yang tinggi terhadap UMKM merupakan hal positif. Namun, tanpa sinergi kebijakan yang terintegrasi, niat baik tersebut justru berpotensi memunculkan kesalahan implementasi yang merugikan pelaku usaha.
Kasus tersebut sempat menimpa pemilik Toko Mama Khas Banjar, Firly Nurachim, yang menghadapi tuntutan terkait dugaan pelanggaran label kedaluwarsa produk. Dalam proses hukum, perkara tersebut akhirnya diputuskan sebagai pelanggaran administratif, bukan tindak pidana. Setelah melewati proses panjang, toko oleh-oleh tersebut kembali beroperasi pada Juni 2025.
Menteri Maman menekankan bahwa kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor dinilai penting demi menghadirkan pelayanan publik yang adil, proporsional, serta berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.
Ia menambahkan, apabila kolaborasi berjalan baik, peristiwa seperti Mama Khas Banjar dapat menjadi simbol kehadiran negara yang bukan hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan mendorong kemajuan UMKM.
Selain penguatan kebijakan, Kementerian UMKM juga mendorong keseimbangan ekonomi melalui pengurangan kesenjangan antara UMKM dan usaha besar. Pemerintah telah menyalurkan berbagai skema pembiayaan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun perbankan swasta. Namun, efektivitas pembiayaan tersebut dinilai belum optimal apabila pasar domestik masih dibanjiri produk impor ilegal yang melemahkan daya saing UMKM lokal.
Karena itu, Menteri Maman mengajak kepala daerah, dinas terkait, aparat penegak hukum, serta sektor perbankan untuk bersama-sama menjaga pasar dalam negeri dari peredaran barang ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri UMKM Bidang Pembiayaan dan Skema UMKM, Faisal Anwar, menegaskan bahwa setiap daerah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat. Ia menyebut kasus Mama Khas Banjar menjadi pelajaran penting tentang perlunya pendampingan legalitas, peningkatan kualitas produk, serta pembinaan yang berjalan seiring dengan penegakan regulasi.
Baca juga: Revitalisasi Dapur SPPG Bandung Jadi Bukti Nyata Dukungan UMKM Untuk Program MBG
Kementerian UMKM juga disebut telah menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pihak perbankan. Hasilnya, Mama Khas Banjar memperoleh relaksasi pembayaran pinjaman dari BRI sebagai kreditur, yang menjadi contoh nyata pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor keuangan.
Melalui pendekatan kolaboratif yang terintegrasi, Kementerian UMKM optimistis sektor UMKM akan semakin kuat, mampu naik kelas, serta berkontribusi besar dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
 menegaskan.){kind=link}