Tangerang, 10 April 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi lonjakan harga plastik yang kini semakin menekan keberlangsungan bisnis pelaku UMKM, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Kenaikan harga kemasan plastik dinilai menjadi tantangan serius karena sebagian besar UMKM masih sangat bergantung pada bahan tersebut.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa salah satu akar persoalan adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Saat ini, sekitar 55 persen bahan baku plastik nasional masih berasal dari impor. Dari jumlah tersebut, 70 persen distribusinya melewati jalur Selat Hormuz yang sedang terdampak konflik geopolitik, sehingga mengganggu rantai pasok global.
Baca juga: 73 Lulusan Vokasi Kemenperin Langsung Diterima Kerja Di PT Mayora
“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (9/4).
Berdasarkan data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia tahun 2026, kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik domestik, bahkan menyebabkan beberapa lini produksi terhenti. Dampaknya, harga plastik di tingkat eceran melonjak tajam dan langsung menekan pelaku UMKM. Dalam kondisi terburuk, omzet pelaku usaha dapat turun hingga 50 persen.
Padahal, sektor makanan dan minuman masih menjadi pengguna utama kemasan plastik. Industri kemasan plastik dalam negeri bahkan menguasai pasar hingga 67,61 persen pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam waktu dekat, pemerintah membuka opsi pasokan nafta dari wilayah yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Saat ini proses administrasi sedang dipersiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan.
Di sisi lain, krisis ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi serta memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.
Tak hanya itu, pemerintah turut mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sejumlah potensi lokal seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai dapat diolah menjadi bioplastik sebagai substitusi nafta.
“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” tegas Maman.
Menurutnya, rumput laut dan singkong sebenarnya sudah mulai dimanfaatkan sebagai bahan alternatif plastik. Namun keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih tinggi. Jika permintaan meningkat melalui dukungan kebijakan, biaya produksi diyakini dapat lebih efisien.
Beberapa pengusaha UKM bahkan sudah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen memperkuat dukungan agar produksi bioplastik dapat diperluas dan memenuhi kebutuhan domestik.
Baca juga: UMKM Sumut Unjuk Gigi di Pelabuhan Belawan Lewat ASEAN Plus Cadet Sail 2026
Selain langkah industri, pemerintah juga mengkaji kebijakan pendukung seperti subsidi bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, penerapan prinsip pengurangan plastik, serta pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang, sebagai upaya bersama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
