Tangerang, 10 April 2026 – Penerimaan negara menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berkembang, pemerintah Indonesia menunjukkan optimisme terhadap kinerja penerimaan negara pada tahun 2026, khususnya dalam mendukung agenda prioritas Kabinet Merah Putih.
Hingga akhir Februari 2026, realisasi penerimaan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif ini tidak lepas dari kontribusi kuat sektor perpajakan yang tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp290 triliun atau 10,8 persen dari target APBN 2026. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp68 triliun atau 14,8 persen dari target, serta penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun atau 6,8 persen dari target. Data ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan negara masih didominasi oleh sektor pajak.
Baca juga: Menuju ASEAN Recycling Summit 2026, Industri Daur Ulang Indonesia Siapkan Kolaborasi Besar
Pajak memainkan peran krusial dalam menopang perekonomian nasional. Hingga Februari 2026, penerimaan pajak bruto tumbuh 12,7 persen, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang Idulfitri. Secara neto, pertumbuhan penerimaan pajak bahkan mencapai 30,4 persen, memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mempercepat belanja negara.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN Kita Maret 2026 menegaskan bahwa lonjakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh hingga 97 persen menjadi indikator kuat meningkatnya transaksi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat dan aktivitas perdagangan berjalan aktif.
Selain itu, berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh) juga mencatatkan pertumbuhan positif. PPh Badan terealisasi Rp23,7 triliun (naik 4,4 persen), PPh Orang Pribadi dan PPh 21 sebesar Rp29,0 triliun (naik 3,4 persen), serta PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 mencapai Rp52,2 triliun (naik 4,4 persen). Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya penghasilan wajib pajak.
Empat sektor utama yang menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak adalah industri pengolahan, perdagangan, sektor keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Keempat sektor ini menyumbang sekitar 74 persen terhadap total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan signifikan terutama pada industri pengolahan dan perdagangan yang terdorong oleh tren belanja online.
Baca juga: UMKM Sumut Unjuk Gigi di Pelabuhan Belawan Lewat ASEAN Plus Cadet Sail 2026
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2026 mencapai Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target APBN. Rinciannya meliputi cukai sebesar Rp34,4 triliun, bea keluar Rp2,8 triliun, dan bea masuk Rp7,8 triliun.
Meski demikian, sektor cukai menghadapi tantangan berupa penurunan produksi pada akhir 2025 yang berdampak pada kontraksi penerimaan sebesar 13,3 persen. Selain itu, penurunan harga minyak kelapa sawit (CPO) juga menyebabkan bea keluar mengalami kontraksi signifikan.
Tantangan lain yang cukup serius adalah maraknya peredaran rokok ilegal. Sepanjang awal 2026, penindakan terhadap rokok ilegal meningkat tajam, dengan total 2.872 kali penindakan atau naik 44,1 persen. Jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 369 juta batang, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca juga: Program Campuspreneur Dorong UMKM Mahasiswa Masuk Ritel Modern
Sementara itu, PNBP tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 3,2 persen secara tahunan. Hingga Februari 2026, realisasi PNBP mencapai Rp68 triliun. Namun, sektor migas mengalami kontraksi sebesar 36,3 persen akibat penurunan harga minyak global serta penurunan lifting minyak.
Di sisi lain, sektor mineral dan batubara (minerba) justru mencatatkan pertumbuhan 18,8 persen, didorong oleh kenaikan tarif dan harga mineral acuan. PNBP dari kementerian dan lembaga juga tumbuh 23,4 persen, ditopang oleh peningkatan pendapatan layanan dan hasil sitaan kasus hukum.
Secara keseluruhan, kinerja penerimaan negara hingga awal 2026 menunjukkan tren yang solid meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Pemerintah optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan fiskal dan peningkatan kepatuhan pajak, target APBN 2026 dapat tercapai secara optimal.
