Tangerang, 21 Januari 2026 – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan apresiasi dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas kinerja positif yang ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Penilaian tersebut terutama diberikan atas keberhasilan kementerian dalam mendorong pembiayaan produktif serta memperluas peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan bahwa secara umum kinerja Kementerian UMKM dinilai berjalan baik dan menunjukkan capaian yang signifikan. Salah satu pencapaian yang disebut bersejarah adalah realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi yang berhasil melampaui target 60 persen.
Baca juga: Inovasi Pertadex Pertamina Raih Penghargaan Internasional di IPITEX 2026
“Secara umum, Komisi VII mengapresiasi kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025. Salah satu capaian yang menggembirakan dan bersejarah adalah realisasi KUR sektor produksi yang berhasil melampaui target 60 persen,” ujar Lamhot dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen kuat Kementerian UMKM dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penguatan kolaborasi lintas sektor dan pengesampingan ego sektoral.
“Kami menyadari bahwa Kementerian UMKM tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami terus mengedepankan semangat kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta,” ujar Menteri Maman.
Salah satu wujud konkret dari kolaborasi tersebut adalah pengembangan program Holding UMKM Klaster Olahraga. Program ini melibatkan berbagai kementerian serta pelaku industri olahraga nasional. Pada Desember 2025, Kementerian UMKM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
“Sebagai proyek percontohan, sebanyak 20 stadion akan dikelola oleh 20 klub sepak bola dengan melibatkan UMKM sebagai bagian dari ekosistem bisnisnya,” jelas Maman. Program ini diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi baru sekaligus memperluas pasar bagi pelaku UMKM.
Dalam upaya memperluas keterlibatan UMKM dan menciptakan lapangan kerja, Kementerian UMKM juga berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga kini, program tersebut telah melibatkan 18.614 UMKM sebagai pemasok dan menyerap sekitar 2,25 juta tenaga kerja di berbagai daerah.
Selain itu, Kementerian UMKM turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui program Klinik UMKM Bangkit. Program ini dirancang untuk membangun pemulihan ekonomi yang terukur, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Dari sisi tata kelola birokrasi, kinerja Kementerian UMKM juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai survei penilaian integritas mencapai 80,43 dengan predikat terjaga, laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta indeks pelayanan publik berada pada predikat A.
Baca juga: Mendag Budi Santoso Resmikan Kantor Pusat ATTEC Perkuat Ekspor Indonesia di Asia
Menatap tahun 2026, Kementerian UMKM akan memfokuskan kebijakan dan anggaran pada delapan program strategis, antara lain Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, peningkatan keterlibatan UMKM dalam Program MBG, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.
Melalui berbagai program tersebut, Kementerian UMKM berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian bangsa.
 mendapatkan apresiasi.){kind=link}