Tangerang, 14 Januari 2026 – Sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dan konsisten sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2025, Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,17 persen secara tahunan (year on year/YoY), melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada level 5,01 persen. Capaian ini menegaskan peran strategis industri manufaktur dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Struktur industri nasional juga semakin kokoh dan berdaya saing. Berdasarkan data World Bank, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia mencapai USD 265,07 miliar. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan MVA terbesar di kawasan ASEAN, mengungguli Thailand dan Vietnam yang berada di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 78,39 persen output industri nasional diserap oleh pasar domestik. Hal ini menegaskan bahwa industri manufaktur tidak hanya berperan sebagai penggerak ekspor, tetapi juga menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Baca juga: Insentif PPN DTP Hingga 2026 Jadi Motor Penggerak Sektor Properti Nasional
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa capaian kinerja industri tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Kick Off Pelaksanaan DIPA Kementerian Perindustrian Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (7/1).
“Capaian kinerja industri tersebut perlu didukung oleh tata kelola yang akuntabel, efektif, dan tepat sasaran agar setiap program memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri nasional,” ujar Menperin.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, hingga 31 Desember 2025 realisasi total pagu DIPA Kementerian Perindustrian telah mencapai 83,30 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi nasional sebesar 82,41 persen. Sementara realisasi berdasarkan pagu efektif telah mencapai 97,65 persen dan diperkirakan terus meningkat seiring penyelesaian proses administrasi pada awal Januari 2026.
Secara nasional, realisasi anggaran Kemenperin berada di peringkat 56 dari 104 kementerian dan lembaga. Menurut Menperin, capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran ke depan.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Kemenperin berkomitmen mempercepat pelaksanaan program melalui perencanaan yang lebih matang, penyerapan anggaran yang tepat waktu, serta penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Komitmen tersebut tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 17 kali berturut-turut sejak 2008 hingga 2024, serta penghargaan “Reksa Bandha” atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai 5,51 persen dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 18,56 persen. Sementara kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai 74,85 persen, dengan investasi sektor industri nonmigas sebesar Rp852,90 triliun.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kontribusi nilai tambah industri di luar Pulau Jawa hingga 33,25 persen guna mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, sektor industri diarahkan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 6,79 juta ton CO₂ ekuivalen.
Untuk mendukung target tersebut, Kemenperin menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari hilirisasi industri, pengembangan kawasan industri, penguatan SDM industri, penerapan industri hijau, hingga modernisasi teknologi.
Baca juga: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Menjaga Ekosistem Transportasi Online dan UMKM
“Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing global,” tegas Menperin.
Pada Tahun Anggaran 2026, Kemenperin memperoleh pagu DIPA sebesar Rp2.501,8 triliun yang difokuskan untuk mendukung pembangunan industri nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
