Tangerang, 05 Januari 2026 – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia. Tercatat, Indonesia memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Potensi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global.
Baca juga: Harbolnas 2025 Dorong Daya Beli Masyarakat Transaksi Tembus Rp36,4 Triliun
“Sebagai negara dengan sumber daya bambu yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri bambu bernilai tambah tinggi,” ujar Menperin Agus Gumiwang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/1).
Meski demikian, Menperin menyoroti bahwa pemanfaatan bambu di dalam negeri hingga saat ini masih didominasi metode konvensional, sehingga belum mampu menghasilkan nilai ekonomi optimal. Untuk itu, Kemenperin mendorong penguatan industri hilir bambu, khususnya sebagai bahan baku konstruksi, furnitur, serta produk bernilai tambah lainnya, termasuk pangan fungsional.
Menurut Agus Gumiwang, bambu memiliki keunggulan sebagai bahan substitusi kayu karena bersifat kuat secara mekanis, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu sangat direkomendasikan sebagai material bangunan di wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan material konvensional.
Pengembangan bambu nasional sejatinya telah menjadi program lintas kementerian sejak diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir pada 2022. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemenperin kini tengah menyusun Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Bambu Hulu–Hilir Terintegrasi.
Peta jalan tersebut mencakup penguatan agroforestry bambu, pengembangan teknologi pascapanen, pembentukan sentra-sentra industri bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu (AKB), hingga pembangunan pusat logistik bambu untuk menjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengungkapkan bahwa industri bambu nasional memiliki peluang besar di berbagai sektor, mulai dari kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah pun terus meningkat.
“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” tegas Putu.
Di pasar domestik, permintaan bangunan berbasis bambu juga meningkat, terutama di kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Nilai ekonomi bangunan bambu bahkan dapat mencapai Rp12 juta per meter persegi, dengan waktu Break Even Point (BEP) sekitar tiga tahun, lebih cepat dibandingkan konstruksi beton yang membutuhkan enam hingga tujuh tahun.
Baca juga: UMKM Tangerang Selatan Dapat Pendampingan Laporan Keuangan Dari PKN STAN
Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini telah dimulai pada 2025 di Bali dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta diarahkan menghasilkan SDM bersertifikat kompetensi. Ke depan, silabus AKB akan menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.
Dengan penguatan SDM, standardisasi, serta ekosistem industri yang terintegrasi, Kemenperin optimistis industri bambu nasional mampu tumbuh berkelanjutan, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi hijau dan ketahanan nasional.
