Tangerang, 30 Juli 2025 – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi pelaku usaha mikro menjadi lebih formal dan berdaya saing tinggi. Melalui kolaborasi bersama 21 kementerian dan lembaga, sebanyak 8.375 pelaku UMKM di kawasan Danau Toba mendapatkan fasilitasi akses kemudahan berusaha dalam acara Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang diselenggarakan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (25/7).
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemerintah berupaya membangun ekosistem usaha yang kondusif melalui sinergi lintas sektor. Ia menyebutkan bahwa kemudahan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT, hingga pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi bagian penting dari dorongan ini.
Baca juga: Gebyar UMKM Condet, Booklet Praktis untuk Dorong Digitalisasi Usaha Betawi
“UMKM menyumbang sekitar 60 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 96 persen tenaga kerja nasional. Namun, sebagian besar masih berada di sektor informal. Melalui program ini, kami ingin membantu pelaku UMKM untuk naik kelas dan menjadi usaha formal,” ujar Menteri Maman.
Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan dua perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Kementerian Hukum. Kolaborasi tersebut menyasar aspek penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk UMKM.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya legalitas dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Ia menyoroti pembentukan badan usaha dan kepemilikan merek sebagai langkah strategis yang juga bernilai ekonomi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dari 870 ribu pelaku UMKM di provinsinya, hanya 3 persen yang memiliki NIB, 7,77 persen yang mendapatkan akses pembiayaan, dan 19 persen yang telah menggunakan teknologi digital.
“Dengan kegiatan ini, kita berharap pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sejalan dengan visi Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Bobby.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, turut memberi apresiasi terhadap penyelenggaraan festival ini. Ia menyoroti potensi besar UMKM Danau Toba seperti pengusaha kacang Sihobo yang telah menembus pasar internasional, namun masih terbatas karena minimnya legalitas.
Baca juga: Pemberdayaan UMKM Kerupuk Desa Cakru, Inovasi Kemasan dan Digitalisasi Pasar
“Festival ini adalah jawaban untuk mempercepat akselerasi pelaku usaha kecil agar naik kelas, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar,” kata Lamhot.
Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro ini menjadi momentum penting dalam upaya kolektif mendorong transformasi ekonomi berbasis UMKM, khususnya di wilayah potensial seperti Danau Toba.