Tangerang, 09 Mei 2025 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan secara inklusif dan berkelanjutan. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (7/5).
Menteri Maman menegaskan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam penguatan UMKM. “Pemberdayaan UMKM memerlukan sinergi berbagai pihak. Rakor ini harus menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan agar lebih berdampak bagi pelaku usaha,” katanya.
Baca juga: Pertamina Salurkan Hibah UMKM Rp800 Juta
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah telah menunjukkan komitmen konkret melalui sejumlah kebijakan seperti PP Nomor 7 Tahun 2021, keberlanjutan PP Nomor 47 Tahun 2024 terkait penghapusan piutang macet, serta perpanjangan kebijakan PPh final 0,5 persen. Dalam waktu dekat, Pemerintah juga akan membentuk Satgas Pelindungan UMKM di tingkat nasional dan daerah.
Lebih lanjut, Maman menyoroti pentingnya penguatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM sebagaimana diatur dalam Permen Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Namun demikian, data ADBI menunjukkan partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai produksi global baru 4,1 persen. “Ini peluang besar yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Beberapa fokus utama pemberdayaan UMKM antara lain peningkatan belanja pemerintah sebesar 40 persen untuk UMKM melalui e-katalog LKPP, pembentukan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), dan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 sebesar Rp300 triliun.
Menteri UMKM juga menyampaikan rencana strategis berupa klasterisasi dan pembentukan Holding UMKM, serta penguatan SDM dan inkubasi usaha melalui 107 PLUT-KUMKM. Selain itu, pemerintah akan memperpanjang Perpres Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewirausahaan nasional dan fokus pada ekosistem inkubasi usaha yang potensial dan berkualitas.
Baca juga: Pameran Arsitektur Hadirkan Inovasi Desain dan Kolaborasi di ICE BSD City
Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, menambahkan bahwa rakor ini diikuti oleh perwakilan 38 provinsi, 514 dinas kabupaten/kota, serta asosiasi pelaku UMKM nasional. Ia berharap rakor ini menghasilkan kebijakan terpadu dan rencana aksi 2025–2029 yang konkret.
“Harapan kami, melalui forum ini lahir rekomendasi strategis untuk menjadikan UMKM Indonesia semakin tangguh, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.
 Maman Abdurrahman mengajak seluruh){kind=link}