Tangerang, 14 Januari 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan penting dengan Jaksa Agung dan seluruh Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (13/01). Pertemuan tertutup ini membahas langkah-langkah strategis dalam pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara serta menghambat kemajuan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang seringkali terjadi di sektor perizinan. “Perizinan yang tidak sah sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian negara,” ujarnya.
Baca juga: Program Solusi PHK Pekerja Tekstil Telah Disiapkan Pemerintah
Kepala Negara menilai bahwa praktik perizinan ilegal merupakan salah satu celah yang perlu ditangani dengan serius untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mempercepat pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberi arahan agar kejaksaan dapat mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal yang merugikan negara.
Lebih lanjut, Presiden juga menekankan perlunya memperkuat sistem pengawasan di berbagai instansi pemerintah. Hal ini penting agar setiap proses perizinan yang dilakukan berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Peningkatan pengawasan akan memastikan bahwa seluruh prosedur perizinan dilakukan secara profesional, tanpa adanya praktik korupsi,” tambahnya.
Baca juga: Bagaimana AI Mengubah Wajah Industri Tekstil Indonesia
Pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem perizinan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan makmur. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab di semua sektor pemerintahan.
Kejaksaan diharapkan dapat menjalankan perannya dengan lebih tegas dan efektif dalam memberantas praktik-praktik ilegal yang telah lama menghambat pembangunan nasional serta merugikan negara. Dalam hal ini, kejaksaan diharapkan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sektor pemerintahan dan sektor swasta yang sering kali terjebak dalam praktik korupsi. Penanganan yang cepat dan tepat terhadap praktik ilegal ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan adil, di mana setiap individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ilegal dapat diberikan sanksi yang setimpal.
