Tangerang, 08 November 2024 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024 tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada dinamika geopolitik global dan kebijakan moneter dunia yang mulai melonggar. Pernyataan ini disampaikan oleh Menkeu dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, pada Rabu sore (18/10).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa stabilitas keuangan Indonesia terbantu oleh pelonggaran kebijakan moneter yang diterapkan oleh negara-negara utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. “Ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama,” ungkap Menkeu.
Baca juga: BP Investasi Danantara Menunggu Presiden Prabowo Subianto
Menkeu juga mengungkapkan bahwa perekonomian domestik Indonesia pada triwulan ketiga diperkirakan tumbuh di atas 5 persen. Angka ini melanjutkan kinerja positif pada triwulan kedua tahun 2024, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Menurutnya, konsumsi rumah tangga terutama pada kelas menengah atas tetap stabil, sementara investasi tumbuh berkat percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Sri Mulyani menambahkan bahwa inflasi Indonesia berada di kisaran rendah, yaitu 2,5 persen ± 1 persen. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen secara tahunan (year-on-year). Stabilitas ini turut didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia yang konsisten, yang berdampak positif pada penguatan nilai tukar rupiah dan aliran modal yang kembali masuk ke Indonesia.
Hingga akhir Agustus 2024, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil dengan defisit yang terkendali meskipun ada kontraksi pendapatan negara sebesar 2,5 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara tumbuh 15,3 persen. Menkeu menyebutkan bahwa keseimbangan primer menunjukkan surplus sebesar Rp161,8 triliun, dengan defisit sebesar Rp153,7 triliun atau 0,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Ini masih on track sesuai dengan undang-undang APBN,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan peran APBN sebagai penopang (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Program yang diandalkan mencakup perlindungan sosial, stimulus fiskal untuk sektor strategis, dukungan akselerasi transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan menjaga tingkat cash buffer yang memadai.
Sebagai Ketua KSSK, Sri Mulyani menegaskan bahwa empat lembaga yang tergabung dalam KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko global yang mungkin berdampak pada perekonomian dan sektor keuangan domestik. Kewaspadaan ini akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang dinamis.
Baca juga: Ini Dampak Terpilihnya Donald Trump Bagi Ekspor
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia akan tetap terjaga dan mampu mendukung ranah ekonomi domestik yang berkelanjutan.
 Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan (ekonomi) Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024){kind=link}