Tangerang, 26 Februari 2025 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak boleh hanya menjadi program formalitas bagi para penyalur. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam distribusi KUR agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita tidak ingin KUR ini menjadi hanya sekadar program formalitas dengan mengesampingkan aspek kualitas pendistribusian. Kalau hanya begitu saja, kita tidak akan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Menteri Maman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah di Bandung, Senin (24/2/2025).
Baca juga: Strategi Pertamina Bantu UMKM Sukses di Pasar Dunia
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun. Dari total tersebut, 60 persen dialokasikan untuk sektor produksi dengan sasaran debitur baru sebanyak 2,34 juta dan debitur graduasi sebanyak 1,17 juta. Menteri Maman menekankan bahwa keberhasilan program ini harus menjadi tanggung jawab bersama agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.
“Ini target kita bersama. Saya ingin kita punya kesepahaman di antara kita (pemerintah dan penyalur KUR) bahwa ini menjadi target bersama,” tegasnya.
Untuk pertama kalinya, Rakor Penyaluran KUR 2025 dilakukan secara regional dengan tujuan menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi dalam distribusi KUR. Menurut Menteri Maman, Kementerian UMKM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas distribusi KUR guna memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM.
“Kita ingin terbuka permasalahan masing-masing untuk mencapai solusi terbaik supaya pendistribusian KUR berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa efektivitas KUR akan diukur berdasarkan dampak positif yang dihasilkan bagi pertumbuhan UMKM. Jika program ini tidak memberikan hasil yang signifikan, maka akan dievaluasi dan menjadi catatan perbaikan ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas KUR. Kementerian UMKM terus memberikan masukan kepada pihak terkait agar program ini berjalan optimal.
“Kami berusaha untuk memberikan masukan kepada pihak terkait sehingga penyelenggaraan KUR terjamin pengelolaannya secara baik dan mampu berkontribusi positif pada PDB. Kalau ada kendala dari penyalur, silakan berkoordinasi dengan kami,” ungkap Wamen Helvi.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengungkapkan bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Komite Pembiayaan UMKM dan akan diselenggarakan di berbagai wilayah lain, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua Maluku, serta Yogyakarta.
Baca juga: Pelaku UMKM Kini Bisa Ekspor dan Daftar Haji Lebih Mudah
“Rakor ini dihadiri oleh 100 peserta dari 19 penyalur, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas,” kata Riza.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan distribusi KUR semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
 Maman Abdurrahman){kind=link}