Tangerang, 13 September 2025 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana PANRB, Nanik Murwati, memimpin rapat pembahasan mengenai optimalisasi peran dan fungsi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang berlangsung di Kantor PANRB, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Komite ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 dengan mandat strategis, yaitu merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi, serta menyelesaikan hambatan dalam pembiayaan UMKM. Rapat kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian agar skema pembiayaan yang ada semakin efektif dan tepat sasaran.
Baca juga: Menperin Dorong Industri Bali Lewat Program Kredit Padat Karya
Dalam paparannya, Nanik menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, dukungan pembiayaan yang terintegrasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar pelaku UMKM. “Kita harus memastikan setiap program pemerintah berjalan sinergis dan mampu memberikan manfaat langsung kepada UMKM, baik di sektor produksi, jasa, maupun perumahan,” ujar Nanik.
Kementerian PANRB juga tengah mengkaji peran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar keduanya semakin bersinergi dalam mendukung UMKM dan koperasi. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Presiden, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fokus pembahasan rapat meliputi strategi integrasi pembiayaan pemerintah, mulai dari skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan sektor strategis, hingga program perumahan yang juga menyasar pelaku UMKM. Dengan integrasi ini, pemerintah berharap skema pembiayaan bisa lebih efisien, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.
Baca juga: Pendaftaran Resmi Dibuka Glasstech Asia dan Fenestration Asia 2025 di ICE BSD City
Rapat juga dihadiri secara daring oleh Staf Ahli Menteri Kemenko PM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Dyah Tri Kumolosari, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian, Gunawan Pribadi, serta perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.
Dengan dukungan lintas sektor dan optimalisasi peran Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, pemerintah optimistis hambatan pembiayaan dapat diminimalkan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat UMKM sebagai pilar utama perekonomian Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
