Tangerang, 09 September 2025 – Bali selama ini dikenal tidak hanya sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional. Sektor industri di Pulau Dewata berkembang pesat, mulai dari pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, makanan dan minuman, hingga kerajinan berbasis budaya. Dinamika industri Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa diperlukan dukungan pembiayaan yang tepat agar daya saing terus meningkat.
Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Perindustrian meluncurkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa KIPK menjadi tonggak penting dalam memperkuat struktur industri nasional. “Program ini memberikan akses pembiayaan dengan subsidi bunga, sehingga pelaku industri padat karya dapat meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya saat membuka Sosialisasi KIPK di Denpasar, Rabu (4/9).
Baca juga: UMKM Desa Jayanti Dapat Pelatihan Digital Marketing dari Mahasiswa KKN Universitas Nusa Putra
Melalui KIPK, pelaku industri dapat memperoleh pinjaman mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan subsidi bunga atau marjin sebesar 5%. Jangka waktu pinjaman yang fleksibel hingga delapan tahun memberi ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, modernisasi peralatan, maupun penguatan modal kerja. Pemerintah mengalokasikan total pembiayaan sekitar Rp20 triliun untuk industri padat karya yang memenuhi syarat.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik kehadiran program ini. Menurutnya, KIPK selaras dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang menekankan pertumbuhan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal. “Program ini sangat tepat waktu untuk mendukung transformasi ekonomi Bali serta membuka lebih banyak lapangan kerja,” ungkapnya.
Dalam acara sosialisasi, Kemenperin juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) dengan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY), menambah daftar bank penyalur yang kini berjumlah enam, termasuk BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Kalteng. Secara simbolis, BPD Bali menyalurkan kredit perdana kepada tiga pelaku industri yaitu CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur).
Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Tri Supondy, menjelaskan bahwa KIPK merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat sektor padat karya seperti makanan-minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, furnitur, dan mainan anak. Berdasarkan data SIINas, terdapat 3.739 pelaku industri yang berpotensi menerima manfaat dari program ini.
Baca juga: Pendaftaran Resmi Dibuka Glasstech Asia dan Fenestration Asia 2025 di ICE BSD City
Selain Bali, sosialisasi KIPK juga akan dilaksanakan di berbagai daerah lain di Indonesia yang memiliki basis industri padat karya. Kemenperin terus membuka ruang masukan dari pelaku industri dan bank penyalur demi memastikan program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata.
Menutup acara, Menperin menekankan pentingnya kolaborasi. “Dengan kerja sama solid antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penyalur, dan pelaku usaha, KIPK diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
