Tangerang, 30 Oktober 2025 – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong keterlibatan strategis Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten seluruh Indonesia dalam meningkatkan partisipasi pemerintah kabupaten terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman, didampingi Wakil Menteri Helvi Moraza serta Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim, menyampaikan hal tersebut saat menerima perwakilan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Senin (27/10).
Baca juga: Pemberdayaan Perempuan dan Kesadaran Kesehatan Jadi Fokus DWP Kementerian UMKM
“Kami menginginkan partisipasi dari teman-teman anggota dewan kabupaten untuk mendorong kepala daerah memperluas dan menyukseskan penyaluran KUR di daerah masing-masing,” ujar Menteri Maman. Ia menegaskan bahwa peran DPRD kabupaten sangat diperlukan dalam memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Menteri Maman menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan anggota ADKASI diharapkan dapat berperan aktif dalam melahirkan nasabah baru pelaku UMKM. “Kami juga meminta partisipasi dan keterlibatan ADKASI melakukan monitoring program KUR seperti pemanfaatannya yang diutamakan untuk sektor produktif,” tambahnya.
Menurutnya, pengoptimalan penyaluran KUR harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan usaha, terutama usaha produktif yang memiliki dampak ekonomi riil bagi masyarakat. Dengan demikian, program KUR bukan hanya menjadi fasilitas pembiayaan, tetapi juga alat akselerasi kemandirian ekonomi di tingkat lokal.
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyambut baik langkah kolaboratif ini dan memastikan bahwa kerja sama akan diformalkan dalam waktu dekat melalui penandatanganan nota kesepahaman. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian UMKM. Ini merupakan langkah penting untuk menuju pertumbuhan ekonomi delapan persen seperti yang diamanatkan oleh Bapak Prabowo,” ungkap Siswanto.
Baca juga: Kemenperin Luncurkan Strategi Baru Industrialisasi Menuju Indonesia Emas 2045
Hingga 23 Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp220 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,75 juta orang. Dari total tersebut, sebanyak 60,7 persen disalurkan pada sektor produktif. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menunjukkan bahwa setiap debitur KUR mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja rata-rata dua hingga tiga orang.
Dengan dukungan ADKASI, pemerintah berharap penyaluran KUR dapat semakin inklusif, merata, dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan perekonomian daerah. Program ini diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan UMKM nasional yang berkelanjutan.
 mendorong.){kind=link}