Tangerang, 08 September 2025 – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI dalam upaya menaikkelaskan jutaan pelaku usaha di Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Dalam rapat tersebut, Wamen Helvi menjelaskan bahwa Kementerian UMKM memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp296,59 miliar berdasarkan Pagu Anggaran 2026. Dana ini akan digunakan untuk program pemberdayaan UMKM, kewirausahaan, hingga layanan prioritas yang mendukung perkembangan usaha kecil di Indonesia.
Baca juga: Kemenperin Usulkan Tambahan Anggaran Rp146 Triliun Tahun 2026
“Pagu eksisting Kementerian UMKM berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp296.590.402.000,” ujar Helvi.
Meski demikian, Komisi VII DPR RI menilai jumlah tersebut masih belum memadai untuk membina 57 juta UMKM di Indonesia yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ilham Permana, menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran Kementerian UMKM harus memberikan dampak nyata bagi jutaan pelaku usaha. Ia pun menyetujui adanya usulan tambahan anggaran agar program bisa dijalankan lebih optimal.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, yang menekankan kontribusi besar UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. “UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Mereka perlu dukungan, termasuk keringanan biaya listrik dan gas,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM sebesar Rp425,51 miliar untuk diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menyebutkan UMKM adalah nadi perekonomian bangsa. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar program-program substansial yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Wamen Helvi menegaskan Kementerian UMKM siap mengoptimalkan anggaran untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta mendukung wirausaha baru. Tambahan dana tersebut akan digunakan untuk program strategis seperti layanan SAPA UMKM, Kartu Usaha, sertifikasi usaha, akses pembiayaan, pengembangan rantai pasok, hingga perluasan pemasaran.
Baca juga: Ekspor Cangkang Sawit Sulawesi Barat Tembus Jepang
“Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, kami berusaha bekerja cerdas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar UMKM bisa naik kelas,” kata Helvi optimistis.
Dengan dukungan penuh DPR RI dan sinergi lintas kementerian, Kementerian UMKM menargetkan jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terus tumbuh, berkembang, dan menjadi motor utama perekonomian nasional.
 mendapatkan dukungan penuh.){kind=link}