Tangerang, 25 Juni 2025 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih merata, tepat sasaran, dan berkualitas. Menurutnya, peran Pemda sangat strategis dalam mengusulkan calon debitur potensial, terutama dari pelaku usaha mikro dan kecil yang belum tersentuh akses pembiayaan.
“Pemerintah provinsi sudah diberikan ruang dan akses untuk ikut mengusulkan calon debitur KUR. Jadi jangan sampai muncul narasi bahwa KUR sulit diakses. Justru peran aktif Pemda jadi kunci utama,” ujar Maman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) KUR Regional Kalimantan di Banjarmasin, Rabu (18/6).
Baca juga: UMKM Perlu Didorong Hadapi Standar Perdagangan Berkelanjutan Dunia
Ia mencontohkan, dari total data unggahan calon debitur KUR secara nasional, wilayah Kalimantan—meliputi Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara—baru menyumbang 6,75 persen. Padahal, target penyaluran KUR nasional mencapai Rp300 triliun dengan sasaran 2,34 juta debitur baru dan alokasi minimal 60 persen untuk sektor produksi.
Maman menyatakan akan menggelar rakor khusus bersama kepala dinas UMKM provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat kontribusi daerah dalam menjaring debitur. “Nantinya, pintu masuk pengajuan KUR tidak hanya dari perbankan, tapi juga dari pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya mendorong sektor produksi karena memiliki dampak ekonomi yang lebih besar. “Kita utamakan sektor produksi karena punya multiplier effect bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Menteri UMKM turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap pola seleksi KUR oleh perbankan. Ia mengingatkan agar penyaluran tidak terfokus pada nama-nama lama yang terus berulang. “Target kita adalah debitur baru dan graduasi. Perbankan harus lebih berani menyasar pengusaha baru,” tegasnya.
Baca juga: Gerakan GASPOL Dukung UMKM Tembus Pasar Nasional dan Global
Lebih lanjut, Maman mengingatkan bahwa pinjaman KUR antara Rp1 juta hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Ia menegaskan agar bank penyalur tidak mempersulit dengan syarat tambahan yang tidak sesuai aturan.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan menjadi kunci sukses penyaluran KUR. “KUR harus menjadi instrumen pembiayaan yang inklusif dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.
 Maman Abdurrahman mendorong){kind=link}