Penurunan Omzet UMKM Jadi Sorotan, Ini Strategi Pemerintah Mengatasinya

Tangerang, 16 Mei 2025 – Di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia kembali berada di titik rawan. Penurunan daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir menjadi pemicu utama anjloknya omzet pelaku UMKM, yang kini tengah berjuang mempertahankan kelangsungan usahanya.

Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny, menyebut penurunan ini telah berlangsung cukup lama dan disebabkan oleh melemahnya pendapatan masyarakat. “Konsumen semakin selektif. Mereka hanya fokus pada kebutuhan pokok. Produk-produk non-esensial dari UMKM otomatis terdampak,” ujarnya. Penurunan Omzet UMKM Jadi Sorotan, Ini Strategi Pemerintah Mengatasinya.

Baca juga: Sleman Pimpin Transaksi E-Pengadaan, 2.001 UMKM Terlibat

Fenomena ini bukan hanya terjadi di dalam negeri. Secara global, inflasi tinggi, konflik geopolitik, serta dampak pandemi COVID-19 masih membayangi, memengaruhi konsumsi masyarakat kelas menengah dan bawah segmen utama pelanggan UMKM.

Menanggapi kondisi tersebut, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Bagus Rachman, mengakui bahwa tantangan yang dihadapi UMKM sangat nyata. Namun ia tetap optimis bahwa produk UMKM Indonesia masih memiliki potensi besar, asalkan bisa menembus pasar dengan strategi tepat.

Pemerintah telah mewajibkan minimal 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah berasal dari UMKM melalui PP Nomor 7 Tahun 2021. Namun, Bagus menegaskan pentingnya legalitas usaha agar UMKM dapat mengakses peluang tersebut. “Tanpa NIB dan izin usaha, UMKM akan sulit masuk ke pasar pengadaan maupun e-commerce resmi,” katanya.

Selain pengadaan pemerintah, sektor e-commerce juga digadang-gadang sebagai kunci ekspansi UMKM. Sayangnya, banyak pelaku UMKM belum mampu memaksimalkan platform digital karena rendahnya literasi digital, keterbatasan SDM, dan akses internet yang belum merata.

Pengamat menilai solusi jangka pendek hingga panjang harus mencakup simplifikasi perizinan, literasi digital dan keuangan, serta pembangunan infrastruktur internet di daerah 3T. Pemerintah juga didorong untuk membentuk pusat inovasi UMKM dan mendorong kemitraan swasta-pemerintah dalam ekosistem rantai pasok.

Diversifikasi produk dan dorongan ekspor juga menjadi fokus penting untuk menghindari ketergantungan pada pasar domestik semata.

Baca juga: Produk UKM Ekspor: Peluang Menembus Pasar Global

UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja terbesar di tanah air. Namun, dalam situasi seperti ini, UMKM tidak cukup hanya diberi himbauan. Mereka butuh pendampingan, kebijakan konkret, dan infrastruktur pendukung yang berfungsi nyata di lapangan.

Jika langkah-langkah strategis tak segera diimplementasikan secara menyeluruh, maka UMKM bukan hanya kesulitan bertahan, tetapi juga kehilangan peran vitalnya dalam membangun perekonomian nasional.

Latest articles

spot_imgspot_img

Related articles

spot_img