Tangerang, 28 Januari 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjadikan pelayanan digital di Jatinangor, Sumedang, sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam upaya transformasi pelayanan publik digital di Jabar. Proyek ini direncanakan untuk menjadikan Jabar sebagai provinsi terdepan dalam pelayanan digital, yang dikenal dengan sebutan Jabar Digital Service.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinkronisasi Langkah Transformasi Digital pada Life Event Cycle di Jawa Barat, yang digelar di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat (23/01/2025). FGD ini melibatkan perwakilan KemenPAN/RB dan Kemendagri untuk membahas langkah-langkah konkrit yang akan segera diimplementasikan.
Baca juga: UMKM Bali Butuh Dukungan Pemasaran Digital untuk Tumbuh
Menurut Herman, transformasi digital sangat penting untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. “Kami posisikan digital sebagai alat, karena dengan digital public services, delivery-nya lebih cepat, ringkas, murah, lebih baik dan aman,” ujarnya setelah kegiatan tersebut. Pelayanan publik berbasis digital diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di Jatinangor, digitalisasi pelayanan publik sudah mulai diterapkan dengan berbagai layanan, seperti akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Identitas Anak (KIA), hingga Kartu Keluarga. Ke depan, Herman berharap pelaksanaan digitalisasi ini dapat mencakup layanan administrasi lainnya, mulai dari lahir hingga meninggal. Proyek ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Jabar dan Indonesia.
Baca juga: UKM Cirebon Dapatkan Pembiayaan Murah Lewat Koperasi
Namun, Herman juga menekankan pentingnya evaluasi dari proyek ini untuk mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan. Ia berharap pelaksanaan di Jatinangor dapat menjadi model yang optimal dan dapat diadaptasi oleh daerah lain di Jawa Barat secara bertahap. “Kami akan dorong secara bertahap, dengan menyesuaikan infrastruktur yang ada, termasuk sistem keamanan dan server,” tambah Herman.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa percepatan layanan digital ini merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan Jabar terdepan dalam digitalisasi, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Tak lama lagi, peraturan gubernur tentang transformasi digital akan segera diterbitkan untuk mendukung kebijakan ini. “Kami harus terdepan dalam transformasi digital untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah ini, Jawa Barat berambisi menjadi provinsi yang memimpin dalam penggunaan teknologi digital untuk pelayanan publik, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan.
 terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Salah satu langkah strate){kind=link}