Tangerang 24 Januari 2025 – Pada awal tahun 2025, Kementerian UMKM Republik Indonesia tengah menjalankan berbagai strategi untuk memperkuat sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam percakapan langsung dengan Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman, beberapa hal penting terungkap mengenai arah kebijakan dan dukungan terhadap UMKM di tahun ini.
Salah satu fokus utama dari Kementerian UMKM adalah memastikan bahwa sektor UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8% pada 2025. Menteri Maman menekankan bahwa UMKM bukan hanya penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia, tetapi juga penyerapan tenaga kerja, dengan kontribusi mencapai 93 hingga 95%. Oleh karena itu, pemulihan dan penguatan UMKM menjadi sangat krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: PLTA Jatigede Tambah Daya Saing Industri dengan Energi Terbarukan
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto, Kementerian UMKM telah melakukan langkah-langkah signifikan. Salah satunya adalah pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM, yang kini memiliki fokus dan kebijakan yang lebih jelas. Pemisahan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi UMKM dan mendorong perkembangan sektor ini secara lebih terstruktur. Kementerian juga sedang mempersiapkan kantor baru di Smesco Building yang akan segera beroperasi pada awal Februari.
Selain itu, pelantikan pejabat UMKM di pasar Tanah Abang juga menjadi momentum penting. Menurut Menteri Maman, pelantikan tersebut memiliki makna besar untuk memperkuat konsolidasi internal kementerian, sekaligus menjadi simbol kedekatan dengan para pelaku UMKM di lapangan. Melalui langkah ini, Kementerian UMKM ingin lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan mencari solusi konkret untuk mendukung mereka.
Baca juga: Wamenperin Serukan Marketplace Utamakan Produk Indonesia
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui kebijakan afirmatif dari Presiden Joko Widodo terkait penghapusan piutang UMKM, yang bertujuan untuk meringankan beban pengusaha kecil dan menengah. Selain itu, kebijakan insentif pajak juga diberikan kepada UMKM dengan pendapatan di bawah Rp 500 juta per tahun, yang diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor ini.
Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses pembiayaan. Meski ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung UMKM mikro, masalahnya terletak pada pembiayaan untuk UMKM menengah, terutama yang membutuhkan pinjaman di atas Rp 100 juta. Untuk itu, Kementerian UMKM tengah mendorong kerja sama dengan lembaga keuangan dan BUMN untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif sebagai dukungan terhadap UMKM, dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan agunan.
Selain itu, Menteri Maman juga menyoroti pentingnya terjalinnya konektivitas antara UMKM dan sektor industri besar. Ia berharap sektor swasta dapat lebih aktif bekerja sama dengan UMKM dalam bentuk business responsibility, bukan hanya corporate social responsibility (CSR). Dengan menciptakan rantai pasok yang saling menguntungkan antara UMKM dan industri besar, diharapkan UMKM bisa lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi produk impor yang lebih murah.
Dengan strategi-strategi ini, Kementerian UMKM berharap dapat memberikan dampak positif yang besar bagi para pengusaha UMKM di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, UMKM tidak hanya akan menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memberikan perubahan positif bagi kehidupan banyak keluarga dan komunitas di Indonesia.
