Tangerang, 04 Januari 2025 – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat dukungannya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelaku ekonomi kreatif, serta pekerja migran melalui program pendanaan simpan pinjam dengan total anggaran sebesar Rp20 triliun. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).
Pendanaan ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM, koperasi, dan pekerja migran. Selain itu, program ini melengkapi inisiatif pemerintah sebelumnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pendanaan yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Baca juga: UMKM Purworejo Ekspor Dog Chew Laris ke Belgia dan Negara Lain
“Semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” kata Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Bogor.
Pemerintah juga akan menyediakan program pendanaan khusus bagi pekerja migran Indonesia yang membutuhkan modal untuk berbagai kebutuhan, termasuk pelatihan, tiket keberangkatan, hingga pengurusan dokumen. Langkah ini diambil untuk meringankan beban finansial para pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri.
“Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, cost structure, tiket keberangkatan, pelatihan, dan dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” jelas Muhaimin.
Program pendanaan simpan pinjam ini akan diintegrasikan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan. Skema pendanaan ini juga akan mengadopsi sistem yang telah sukses dijalankan oleh PNM melalui program PNM Mekaar, yaitu permodalan untuk perempuan prasejahtera maupun UMKM.
Baca juga: Peluang Besar untuk UMKM di Program Makan Bergizi Gratis
Dengan anggaran sebesar Rp20 triliun, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan pekerja migran. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan solusi finansial yang inovatif dan inklusif untuk masyarakat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung pelaku usaha kecil, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan bunga rendah dan akses yang mudah, program ini diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
