Presidential Threshold Dihapus, Apa Dampaknya untuk Ekonomi?

Tangerang, 03 Januari 2025 – Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan aturan presidential threshold (PT) 20 persen, dinamika politik Indonesia diprediksi akan mengalami perubahan signifikan. Namun, di luar perubahan politik, perhatian terhadap sektor ekonomi menjadi sangat penting, terutama dalam memperkuat peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta ekonomi kreatif sebagai pilar utama pembangunan berkeadilan.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa UMKM dan ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam menghadapi persaingan global yang semakin intens. Menurutnya, penguatan kedua sektor ini harus menjadi prioritas utama pemerintah, terutama di tengah dampak revolusi digital yang telah mengubah lanskap ekonomi secara mendasar sehubungan dengan presidential threshold (PT).

Baca juga: Food Station Luncurkan Program Dukung UMKM Sembako

“Kontestasi di bidang ekonomi semakin terasa, baik di tingkat nasional maupun global. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk asing,” ujar Saleh pada Jumat (3/1/2025).

Tantangan dan Potensi Besar di Era Digital

Saleh menyoroti dominasi produk impor di pasar domestik, yang kerap ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan produk lokal. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat pengembangan basis ekonomi kerakyatan dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Namun, di sisi lain, Saleh melihat potensi besar pada generasi muda Indonesia. “Anak muda kita sangat potensial, tetapi sayangnya, banyak dari mereka yang belum mendapatkan pembinaan yang tepat untuk mengelola keahlian dan kreativitas mereka,” tambahnya.

Strategi Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Untuk menjawab tantangan tersebut, Saleh mengusulkan tiga langkah strategis:

1. Peningkatan Daya Saing: Memberikan dukungan kepada UMKM agar mampu bersaing dengan produk impor melalui inovasi dan efisiensi.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif: Mengintegrasikan UMKM dengan sektor ekonomi kreatif untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi.
3. Kerjasama Internasional: Mendorong kolaborasi global untuk memperluas akses pasar ekonomi kreatif Indonesia.

Baca juga: UMKM Jatim Diberdayakan dengan Workshop Videografi dan Digitalisasi

Menurut Saleh, pembinaan yang komprehensif dari pemerintah diperlukan untuk mendorong UMKM dan ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar internasional. Dengan pengelolaan yang tepat, kedua sektor ini tidak hanya dapat menopang ekonomi nasional tetapi juga menjadi motor penggerak Indonesia di panggung global.

Menuju Ekonomi Berkeadilan

Momentum perubahan politik ini, menurut Saleh, harus dimanfaatkan untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki bangsa ini.