Tangerang, 25 November 2024 – DPRD DKI Jakarta tengah menggodok rencana penarikan retribusi dari kantin sekolah yang dinilai berpotensi mendongkrak pendapatan daerah. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno, menyebut bahwa sekolah-sekolah negeri sudah memungut biaya sewa kantin hingga Rp5 juta per tahun untuk setiap tenant. Dalam satu sekolah, total pendapatan dari sewa kantin bisa mencapai Rp70 juta per tahun.
“Kantin di SMA 32 Cipulir, misalnya, terdapat 14 tenant yang masing-masing membayar Rp5 juta per tahun. Jumlah ini cukup signifikan,” kata Sutikno, Kamis (21/11/2024).
Sutikno meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera mendata jumlah kantin di sekolah-sekolah negeri. Menurutnya, pendataan ini penting untuk mengkaji potensi penarikan retribusi dan menyusun regulasi yang mendukung.
Baca juga: Pasar Digital Dorong Bawang Rubaru Jadi Primadona
Namun, rencana ini menuai penolakan dari para pedagang kantin. Aan, pedagang di kantin SMPN 191 Jakarta Barat, mengaku keberatan. Ia menyebut pendapatannya sudah terbebani dengan biaya sewa Rp850 ribu per bulan.
“Pendapatan sehari-hari hanya cukup untuk modal belanja. Kalau ada retribusi, saya harus menaikkan harga jual, tapi murid-murid mungkin tidak akan sanggup membeli,” ungkap Aan.
Ekonom dari CELIOS, M Andri Perdana, juga mengkritik kebijakan ini. Ia menilai langkah DPRD DKI Jakarta kurang bijak karena lebih menekan pedagang kecil dibanding sektor-sektor lain yang memiliki potensi pendapatan lebih besar seperti properti dan hiburan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan. Kajian lebih lanjut akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
“Kami perlu memastikan kebijakan ini tidak memberatkan pihak tertentu. Ini masih wacana yang muncul saat pembahasan RAPBD 2025,” ujar Teguh.
Baca juga: Honda Perkenalkan Teknologi Motor Bioetanol di Indonesia
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa penarikan retribusi kantin sekolah tidak realistis. Ia menyarankan DPRD DKI Jakarta lebih fokus pada sektor jasa, seperti perhotelan dan pariwisata, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Trubus, pemerintah justru seharusnya memberikan subsidi kepada pedagang kantin yang menyediakan makanan bagi murid-murid.
Rencana ini masih menjadi perdebatan, namun dampaknya terhadap pedagang kecil dan siswa perlu dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.
