Tangerang, 22 November 2024 – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan bahwa koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), memiliki dua fungsi penting: fungsi ekonomi dan sosial. Kedua peran ini saling terkait, sehingga keberadaan koperasi atau BMT membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk berkembang lebih maksimal.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa dalam ranah ekonomi, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mencatatkan keuntungan. Sementara itu, fungsi sosial koperasi adalah untuk membantu masyarakat yang terjebak dalam jeratan utang, khususnya kelompok mikro dan ultra mikro yang sering menjadi korban rentenir. Dalam kesempatan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan BMT Indonesia di Padang, Wamenkop Ferry memberikan contoh konkret mengenai keberhasilan BMT Jati Baru di Padang yang telah membantu masyarakat terbebas dari jeratan utang rentenir.
Baca juga: UMKM Jambi Sukses Ekspor Lidi ke Tiongkok
“BMT menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem yang masih melanda sebagian masyarakat Indonesia,” kata Wamenkop Ferry. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat mencapai 25,22 juta orang, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. BMT hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada rentenir.
BMT juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah, dan BMT diharapkan dapat memperkuat ekosistem ini. Wamenkop Ferry menegaskan, pemerintah siap meningkatkan dukungan kepada BMT, terutama dalam hal pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).
Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe, juga menyampaikan komitmennya untuk memastikan BMT dan koperasi di Indonesia dapat berkembang dan menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin. “BMT dan koperasi harus menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak dilayani oleh perbankan,” ujar Rambe.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan koperasi dan BMT dalam membantu masyarakat, terutama di sektor riil. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menyatakan bahwa pencapaian mencetak 114.000 entrepreneur baru di Sumatera Barat menunjukkan komitmen daerah untuk memperkuat perekonomian melalui koperasi. Mahyeldi Ansharullah, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat, menambahkan bahwa perkembangan BMT di Padang memberikan kontribusi besar dalam program pengentasan kemiskinan dan mengurangi praktik rentenir.
Baca juga: UMKM Jawa Timur Tumbuh Bersama Bea Cukai
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, BMT diharapkan dapat terus tumbuh dan berperan lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan serta memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.
 mengungkapkan bahwa koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), memiliki dua fungsi penting){kind=link}