Tangerang, 15 November 2024 – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong agar petani sawit dapat lebih aktif terlibat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal ini menjadi sangat penting, terutama di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada swasembada energi. Dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, sawit memegang peranan strategis sebagai bahan baku biodiesel.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menekankan bahwa swasembada energi yang didorong pemerintah Indonesia, dengan sawit sebagai salah satu pilar utamanya, harus dijadikan prioritas. Swasembada energi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi risiko konflik global yang mempengaruhi pasokan energi dunia. Namun, kondisi produktivitas kebun sawit di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh petani rakyat, mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: TBS Energi Utama Jual Dua PLTU untuk Capai Netralitas Karbon 2030
Berdasarkan data Gapki, pada tahun pertama pelaksanaan PSR, hanya tercapai 13.337 hektare lahan peremajaan dari target 20.780 hektare. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2020 menjadi 91.433 hektare, capaian ini kembali menurun dalam beberapa tahun berikutnya. Hingga November 2024, realisasi PSR secara nasional baru mencapai sekitar 30.102 hektare, sementara target tahun 2024 adalah 120 ribu hektare. Menurut Eddy, rendahnya pencapaian ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan program dan ketahanan energi nasional.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dimulai sejak 2017 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit milik petani melalui pemberian dana hibah untuk replanting (penanaman ulang). Namun, upaya ini masih memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah dan sektor perkebunan, khususnya dalam hal peningkatan produktivitas kebun rakyat yang telah lama tidak produktif.
Baca juga: Indonesia Dapat Pendanaan Hijau Rp20 Triliun untuk Energi Bersih
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, juga mengakui rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat yang mendominasi sekitar 40% luas perkebunan sawit di Indonesia. Menurut Heru, untuk mendukung program swasembada energi dan pangan, sektor perkebunan kelapa sawit, baik milik negara, perusahaan besar, maupun petani rakyat, harus bekerjasama untuk meningkatkan produksi. Salah satu cara paling efektif adalah dengan meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada, daripada melakukan ekstensifikasi yang memerlukan lahan baru yang sulit dicapai.
Pemerintah juga sedang mendorong penggunaan biodiesel B50, yang membutuhkan tambahan minyak sawit sebanyak 6,6 juta ton. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas kebun sawit yang ada menjadi langkah utama untuk mendukung program ini.
Heru berharap semua pihak, baik pemerintah, perusahaan besar, maupun petani sawit, dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. “Program PSR adalah kunci untuk mengangkat produktivitas kebun sawit rakyat dan menjaga keberlanjutan sektor ini sebagai penyumbang utama devisa negara,” ujarnya.
Dengan dukungan yang lebih kuat terhadap PSR, Gapki yakin bahwa target swasembada energi dan peningkatan produktivitas kelapa sawit Indonesia dapat tercapai, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi ekonomi nasional.