Tangerang, 15 November 2024 – Pemerintah Indonesia berencana melakukan perubahan signifikan terhadap alur distribusi pupuk subsidi untuk petani. Langkah ini bertujuan untuk mempersingkat dan menyederhanakan proses penyaluran, sehingga diharapkan pupuk subsidi dapat sampai ke petani lebih cepat dan tanpa hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama.
Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta. Menurut Zulhas, alur distribusi pupuk subsidi selama ini mengalami kendala karena proses birokrasi yang panjang, salah satunya adalah keharusan menunggu Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah. “Birokrasi yang terlalu panjang ini melibatkan setidaknya delapan kementerian,” ungkap Zulhas.
Baca juga: Gebyar IKMA 2024 Dorong Kemandirian IKM Indonesia
Untuk mempercepat penyaluran, Zulhas menjelaskan bahwa instruksi distribusi pupuk subsidi akan langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Selanjutnya, PIHC akan menyalurkan pupuk secara langsung kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang kemudian akan bertanggung jawab menyalurkan pupuk kepada para petani. Perubahan ini juga berarti SK yang selama ini harus diterbitkan oleh bupati, gubernur, dan kementerian terkait lainnya akan dihapus.
“Pupuk Indonesia akan mengirimkan langsung kepada Gapoktan, yang nantinya akan diaudit dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan pembayaran, dan Gapoktan bertanggung jawab langsung kepada petani,” jelas Zulhas.
Rencana perubahan ini akan segera dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang diproyeksikan selesai dalam satu bulan ke depan. Jika Perpres telah diberlakukan, distribusi pupuk subsidi diharapkan dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan administratif pada awal tahun depan. “Kami harap pada Januari atau Februari, distribusi pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” ujar Zulhas optimis.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyambut baik kebijakan baru ini, mengingat proses distribusi pupuk yang selama ini sering tertunda akibat birokrasi yang panjang. “Bayangkan, keputusan kami baru terbit di Januari, tetapi SK-nya baru selesai 50% di Juni. Itu menghambat distribusi pupuk kepada petani. Alhamdulillah, ini kabar baik untuk para petani,” ucap Amran.
Andi Amran juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini, alokasi pupuk subsidi mencapai 9,5 juta ton, namun hanya sekitar 5 juta ton yang berhasil tersalurkan karena harus menunggu SK dari pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan sistem distribusi ini, diharapkan pada awal tahun depan penyaluran pupuk dapat dilakukan lebih cepat dan tanpa kendala birokrasi.
“Setelah Perpres ditetapkan, Januari mendatang distribusi pupuk langsung bisa dilakukan,” tambah Amran.
Baca juga: 4.000 UMKM Indonesia Makin Kompetitif Berkat Program Ini
Dengan perubahan besar ini, pemerintah berharap sistem distribusi pupuk subsidi menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Para petani diharapkan dapat menerima pupuk subsidi tepat waktu, mendukung hasil panen yang optimal, serta mempercepat pemulihan sektor pertanian Indonesia.
