Tangerang, 11 November 2024 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru, Maman Abdurrahman, memberikan tanggapan atas penurunan anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM tahun depan. Dalam pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus untuk tahun anggaran 2025, Kementerian Koperasi dan UKM hanya akan menerima anggaran sebesar Rp937,16 miliar. Jumlah ini menurun 37,44% dibanding alokasi anggaran tahun 2024, yang dinilai sebagai tantangan serius dalam upaya pengembangan UMKM di Indonesia.
Maman menyatakan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, penting untuk menggandeng banyak pihak, mulai dari sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga mitra dari luar negeri untuk membantu pengembangan UMKM. “Kalau kita hanya mengandalkan APBN, seberapa besar pun jumlahnya, tidak akan cukup. Kolaborasi dengan semua pihak adalah kata kuncinya,” ujarnya dalam acara Serah Terima Jabatan di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Baca juga: OJK Bongkar Pentingnya Literasi Keuangan untuk UMKM
Salah satu tantangan utama bagi UMKM di Indonesia adalah akses terhadap pembiayaan modal. Menteri Maman berharap dapat mengoptimalkan potensi pendanaan dari luar APBN, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan industri besar. Maman mengungkapkan pentingnya keterlibatan venture capital dari luar negeri untuk memperkuat permodalan UMKM, mengingat banyak pihak asing yang siap berinvestasi di sektor ini.
“Sebagai contoh, di sektor tambang dan migas, banyak perusahaan yang bersedia mendukung UMKM. Tinggal kita tata pola kolaborasinya agar memberikan dampak yang optimal pada UMKM kita,” tambah Maman.
Menteri Maman juga berencana mengubah pendekatan pembiayaan bank terhadap UMKM, terutama terkait persyaratan jaminan. Menurutnya, jaminan tidak harus selalu berupa aset fisik, melainkan bisa didasarkan pada rekam jejak (track record) dari UMKM itu sendiri. “Jika UMKM memiliki rekam jejak yang positif, kita harus bantu dengan memberikan akses pembiayaan. Redefinisi jaminan ini penting agar semakin banyak UMKM yang bisa mendapatkan dukungan finansial,” jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Berikan Kesempatan Baru bagi Perempuan Pelaku UMKM
Dengan langkah-langkah tersebut, Maman berharap dapat menciptakan ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Dia menargetkan adanya koordinasi yang lebih baik di antara kementerian, pihak swasta, dan institusi finansial, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan berdampak langsung bagi perkembangan UMKM.
 yang baru, Maman Abdurrahman, memberikan tanggapan atas penurunan anggaran){kind=link}