Tangerang, 08 November 2024 – Pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam menjaga keakuratan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya untuk sektor perikanan. Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang banyak terjadi selama ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program digitalisasi dalam distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan.
Pemerintah telah mengalokasikan total volume BBM bersubsidi pada 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter (kl). Alokasi tersebut terdiri dari 0,52 juta kl untuk minyak tanah dan 18,89 juta kl untuk minyak solar. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan subsidi sebesar 8,2 juta metrik ton untuk LPG 3 kg. Meski jumlah ini sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemerintah optimis langkah efisiensi ini dapat lebih mengoptimalkan penyaluran subsidi BBM.
Baca juga: Ekonomi Syariah Indonesia Melejit! Ini Bukti dan Faktanya!
Salah satu kendala yang dihadapi adalah sulitnya nelayan kecil untuk mengakses BBM bersubsidi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa organisasi seperti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), realisasi penyaluran subsidi BBM untuk nelayan hanya mencapai 26 persen dari total kuota. Sisanya diserap oleh sektor lain, seperti transportasi darat dan laut.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merilis aplikasi XTAR yang memudahkan nelayan dalam mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Aplikasi ini menggantikan proses manual yang sebelumnya merepotkan dan memakan waktu lama, sehingga nelayan kini dapat mengakses subsidi dengan lebih mudah.
Baca juga: Edukasi Lingkungan dan Keuangan untuk Siswa SMA di Kemenkeu
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendukung digitalisasi ini dengan menerapkan sistem QR Code melalui aplikasi MyPertamina. Nelayan kecil yang sudah terdaftar di KKP dan Dinas Perikanan setempat dapat menggunakan QR Code ini untuk membeli solar bersubsidi. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, inisiatif ini bertujuan mencegah penyimpangan subsidi agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Selain itu, KKP juga membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di beberapa wilayah, termasuk sentra perikanan di Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini, total SPBUN yang telah beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 404 unit, dengan 64 lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dengan adanya SPBUN, nelayan dapat lebih mudah mengakses solar bersubsidi di lokasi terdekat.
Dukungan juga datang dari PT Perikanan Indonesia, bagian dari holding BUMN pangan ID Food, yang mendistribusikan BBM bersubsidi melalui SPBUN di beberapa wilayah seperti Pekalongan, Brondong, dan Prigi. PT Perikanan Indonesia mendapat kuota BBM subsidi sebesar 1.128 kl per bulan dari PT Pertamina Patra Niaga, yang diperuntukkan bagi nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 GT.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas nelayan kecil dalam mendapatkan BBM bersubsidi dan menjaga keberlanjutan usaha perikanan rakyat. Dengan penerapan digitalisasi dan pengawasan ketat, pemerintah optimis penyimpangan BBM bersubsidi dapat diminimalisir dan subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan kecil yang berhak.
 bersubsidi, khususnya untuk sektor perikan){kind=link}