Tangerang, 06 November 2024 – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) baru-baru ini meluncurkan buku seri keempat dari 7 Buku Seri Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM, yang mengulas tentang inovasi dan strategi alternatif pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Buku yang berjudul Transformasi Pembiayaan UMKM: Daya Ungkit Menuju Kemapanan secara Global ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai berbagai model pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM di Indonesia.
Dalam buku ini, dijelaskan beragam alternatif pembiayaan yang dapat digunakan UMKM, seperti Credit Scoring pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Securities Crowdfunding, Peer to Peer Lending, Initial Public Offering (IPO) di Bursa Saham, hingga skema pembiayaan berbasis Intelligent Credit Decision Model. Selain itu, terdapat pula Farmers Production Organisation (FPO), Purchase Order Financing, dan IP Financing yang dapat menjadi pilihan bagi UMKM dengan profil risiko yang berbeda-beda.
Baca juga: Syarat Lengkap Penghapusan Utang oleh Prabowo
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam kesempatan ini menjelaskan salah satu kendala utama pengembangan UMKM adalah terbatasnya akses pembiayaan. Teten mencatat bahwa rasio pembiayaan UMKM oleh lembaga perbankan di Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 19 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 30 persen. Salah satu faktor utama rendahnya pembiayaan ini adalah penerapan kewajiban kolateral atau jaminan dalam pengajuan pinjaman yang membuat banyak UMKM kesulitan mengakses dana.
“Indonesia masih memiliki rasio pembiayaan UMKM yang rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand yang sudah jauh lebih tinggi,” kata Teten. Untuk itu, Teten mendorong agar perbankan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, seperti menggunakan data sekunder dari telekomunikasi atau PLN dalam penilaian kredit sehingga UMKM yang belum terhubung dengan bank dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan.
Dalam bedah buku tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Bagus Rahman, menambahkan bahwa UMKM sektor mikro sering kali terkendala oleh persyaratan yang rumit dalam mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, Bagus mendorong pemangku kepentingan untuk memangkas birokrasi agar pembiayaan dapat lebih cepat dan efisien. Implementasi skema Credit Scoring (SC) diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih mudah bagi sektor UMKM dalam mengakses pendanaan.
Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi KemenKopUKM, Ali Manshur, menjelaskan bahwa opsi pembiayaan alternatif lain seperti Peer to Peer Lending (P2P) dan Securities Crowdfunding (SCF) kini semakin berkembang. Sampai Juni 2024, total pinjaman yang telah disalurkan oleh P2P Lending mencapai Rp20,72 triliun, dengan lebih dari 3,5 juta debitur. Securities Crowdfunding pun turut berkembang dengan total pendanaan mencapai Rp1,15 triliun.
Baca juga: Kredit Macet UMKM Dihapus, Bank Mandiri Siap Dukung Penuh
Melalui buku ini, KemenKopUKM berharap para pelaku UMKM di Indonesia dapat lebih memahami berbagai opsi pembiayaan yang ada dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha mereka. KemenKopUKM juga berupaya memperluas jangkauan KUR Klaster dengan plafon yang lebih besar hingga Rp500 juta, serta terus mengusulkan kebijakan yang mempermudah akses pembiayaan bagi sektor UKM.
Dengan berbagai alternatif pembiayaan yang tersedia, diharapkan UMKM dapat lebih mudah berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.
 baru-baru ini meluncurkan buku seri keempat dari 7 Buku Seri Pengarusutamaan Strategi Pengembangan){kind=link}