Tangerang, 11 Februari 2025 – Dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mengurangi polusi udara, pemerintah Indonesia terus berkomitmen mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi transportasi berkelanjutan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian insentif pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas udara.
Baca juga: Transformasi Digital UMKM Desa Gumiwang Lor Lewat Canva
Jenis Kendaraan Listrik dan Keuntungannya
Kendaraan listrik di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Battery Electric Vehicles (BEV) yang sepenuhnya menggunakan baterai listrik, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) yang mengombinasikan penggunaan listrik dengan bahan bakar fosil. Dengan kemajuan teknologi kendaraan listrik, pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan insentif pajak yang terstruktur.
Kendaraan listrik menawarkan berbagai keuntungan yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi penggunanya. Keuntungan utama yang didapatkan dari penggunaan kendaraan listrik antara lain adalah pengurangan emisi gas buang, yang pada akhirnya akan mengurangi polusi udara. Selain itu, kendaraan listrik juga lebih efisien dalam penggunaan energi dan memiliki biaya operasional yang lebih rendah, karena listrik lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil.
Baca juga: Transformasi Digital Tahu Bakso Bu Tutut Melalui QRIS dan Sosial Media
Insentif Pajak untuk Kendaraan Listrik
Pada 15 Februari 2024, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 (PMK 8/2024) yang memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik. Insentif ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik, terutama di sektor kendaraan roda empat dan bus listrik. Beberapa bentuk insentif yang diberikan meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), dengan pengurangan PPN hingga 10% untuk mobil listrik dan 5% untuk bus listrik.
Selain itu, kendaraan listrik juga akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih rendah. Untuk kendaraan listrik roda empat dengan harga jual maksimal Rp 250 juta, akan dikenakan PPnBM sebesar 0%, sedangkan untuk kendaraan dengan harga jual lebih dari Rp 250 juta, PPnBM akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peran DJP dalam Mendukung Kendaraan Listrik
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memainkan peran penting dalam mendukung transisi ini melalui berbagai kebijakan fiskal. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 0% untuk penjualan baterai listrik yang diproduksi dalam negeri. Kebijakan serupa juga diterapkan untuk kendaraan listrik roda dua, yang akan dikenakan PPN 0% apabila nilai dasar kendaraan (NDKB) di bawah Rp 250 juta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau.
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
Dengan diberlakukannya insentif pajak untuk kendaraan listrik, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempercepat transisi menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Adanya kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen, tetapi juga bagi industri kendaraan listrik domestik yang semakin berkembang. Di masa depan, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam adopsi kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara, dengan memperkuat peran sektor transportasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Pemerintah Indonesia berharap bahwa insentif ini akan membuka peluang bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan efisiensi yang signifikan.
