Tangerang, 06 Februari 2025 – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menunjukkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, terutama di masa krisis. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan hampir 97 persen tenaga kerja, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.
Tidak hanya itu, UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap ekspor nasional, yang mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor guna mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 9 persen dalam lima tahun mendatang.
Baca juga: UMKM Batik Kinan Blitar Produk Lokal dengan Pewarna Alami
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, telah diluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung UMKM, salah satunya dengan program penghapusan utang dan penghapusan tagihan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penghapusan tagih terbesar dilakukan oleh Bank BRI. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung sektor UMKM.
Pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Langkah ini merupakan bentuk tindakan afirmatif yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia.
Tidak hanya dalam hal insentif pajak, pemerintah juga melibatkan UMKM dalam berbagai program strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta unit perumahan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menambahkan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang keterlibatan bagi UMKM dalam proyek-proyek besar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Selain itu, pemerintah memberikan subsidi bunga hingga 5 persen untuk kredit investasi sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, serta sektor lainnya. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM dalam memasarkan produk mereka ke pasar ekspor.
Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat inklusi keuangan sebagai fondasi penting untuk akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 88,7 persen, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Berbagai strategi juga telah diluncurkan untuk mendukung ekspor UMKM, termasuk pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, penyediaan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi), serta program-program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal.
Melalui program-program tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) juga diharapkan dapat mendorong permintaan produk UMKM di pasar domestik, termasuk menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Baca juga: INACRAFT 2025 Peluang Emas bagi UMKM Sleman
Dengan langkah-langkah ini, UMKM di Indonesia diharapkan akan semakin maju dan berdaya saing, memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, serta meningkatkan kontribusinya dalam sektor ekspor.
 terus menunjukkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, terutama di masa krisis){kind=link}