getimedia.id – Jakarta, HIPMI Komitmen UMKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Papua. Menurut Sekretaris Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bagas Adhadirgha, dalam kunjungannya ke Jayapura pada tanggal 5 Oktober 2022, ada tiga masalah utama yang dihadapi UMKM di Papua. Masalah pertama adalah minimnya pelatihan berbisnis yang tersedia bagi pelaku UMKM. Kekurangan pelatihan ini dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan bisnis mereka.
Baca Juga : Edukasi Keamanan Pangan bagi UMKM
Kendala kedua yang diidentifikasi adalah kurangnya akses untuk pemasaran produk. UMKM di Papua seringkali kesulitan untuk memasarkan produk mereka secara luas, terutama di tingkat nasional. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam ekspansi bisnis dan pertumbuhan ekonomi.
Masalah ketiga yang dihadapi pelaku UMKM di Papua adalah kesulitan dalam mendapatkan pendanaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Pendanaan merupakan elemen kunci dalam mengembangkan usaha, namun, akses terhadap sumber pendanaan seringkali menjadi hambatan utama bagi UMKM.
Bagas Adhadirgha menyatakan bahwa HIPMI sangat peduli terhadap para pelaku UMKM, dan sekitar 90 persen dari anggota aktif organisasi tersebut adalah pelaku UMKM. Dengan melihat potensi ekonomi besar di Papua yang didukung oleh kekayaan alam yang melimpah, HIPMI berkomitmen untuk membantu UMKM di wilayah ini.
HIPMI telah menginstruksikan jajaran mereka di Papua untuk memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, termasuk pelatihan untuk mengembangkan produk mereka agar dapat bersaing di pasar nasional. Selain itu, mereka juga telah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyosialisasikan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) di seluruh Papua. Pemberian NIB pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Jayapura pada tanggal 31 Agustus 2022, untuk 2.700 pelaku UMKM. Dengan NIB, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pinjaman di bank karena mereka telah memiliki legalitas usaha.
Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Papua, Therecia Eka Kambuaya, menambahkan bahwa pelaku UMKM yang tergabung dalam HIPMI Papua memiliki peluang untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). HIPMI Papua telah menjalin kerja sama dengan BRI untuk memberikan pinjaman tanpa agunan kepada anggotanya. Meskipun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki NIB, anggota HIPMI Papua dapat mengakses pinjaman hingga maksimal Rp 100 juta.
HIPMI berharap bahwa dengan upaya ini, pelaku UMKM di Papua dapat mengatasi kendala yang mereka hadapi dan berkembang lebih baik. Selain itu, mereka juga berupaya untuk terus mensosialisasikan manfaat NIB kepada pelaku UMKM agar lebih banyak yang memanfaatkannya untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Dengan perhatian dan dukungan dari organisasi seperti HIPMI, UMKM di Papua dapat memanfaatkan potensi luar biasa dari wilayah ini untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di dunia bisnis.
 telah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro){kind=link}