Tangerang, 13 November 2024 – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghadapi tantangan anggaran pada tahun 2025 dengan pagu alokasi sebesar Rp2,51 triliun, yang mengalami penurunan 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,83 triliun. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI bahwa anggaran memang penting, namun bukan satu-satunya faktor penentu dalam upaya membina dan mengembangkan industri manufaktur di Indonesia.
“Sebagai kementerian yang memiliki tugas untuk membina dan menumbuhkan industri, Kemenperin memandang ada instrumen-instrumen lain yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur,” ujar Agus.
Baca juga: Klarifikasi PHK di Sritex Kemenaker Panggil Komisaris Utama
Meski menghadapi penurunan anggaran, Menperin mengapresiasi dukungan Komisi VII yang mengusulkan peningkatan anggaran di tahun 2025 dan berkomitmen memperjuangkannya dalam lingkup pemerintahan. Menurut Agus, pembangunan industri tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga harus didukung regulasi yang memadai. Agus mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII yang telah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perindustrian untuk menjadi prioritas pembahasan di Badan Legislatif, yang diharapkan bisa menjadi “game changer” dalam mendukung sektor manufaktur nasional.
Namun, penurunan anggaran ini akan berdampak signifikan pada beberapa program prioritas. Di antaranya, Kemenperin tidak dapat memberikan pendampingan teknis untuk implementasi standar industri hijau bagi 25 perusahaan. Dalam program fasilitasi dan pembinaan industri halal, hanya akan ada alokasi untuk 1.000 industri dari target 6.000. Program untuk wirausaha baru (WUB) juga terbatas hanya untuk 1.365 IKM dari kebutuhan 3.906.
Keterbatasan anggaran juga berdampak pada pelatihan vokasi sistem 3in1 yang hanya bisa diberikan kepada 1.070 peserta dari total kebutuhan 25.170. Di bidang pendidikan vokasi di Politeknik milik Kemenperin, hanya 2.537 mahasiswa yang bisa dibiayai, sementara di tingkat SMK hanya 1.712 siswa, menyisakan ribuan lainnya tanpa dukungan anggaran.
Dalam program restrukturisasi permesinan, dukungan teknologi hanya bisa diberikan kepada 73 perusahaan dari total 422 perusahaan. Sementara itu, pengembangan industri berbasis sumber daya lokal seperti rumput laut, sagu, teh, dan susu, tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun depan.
Selain itu, Kemenperin juga tidak dapat mendanai partisipasi di pameran internasional, seperti World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, dan Hongkong Food Expo. Sertifikasi TKDN produk dalam negeri diperkirakan hanya mencakup 875 sertifikat dari kebutuhan 3.375.
Agus berharap sinergi dengan Komisi VII dapat terus berlanjut untuk mendukung kontribusi industri terhadap perekonomian nasional. “Industri memberikan kontribusi signifikan, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Baca juga: Mau UMKM Maju? Pelatihan Keuangan SAK EMKM Jadi Kuncinya!
Dengan keterbatasan anggaran ini, diharapkan adanya kolaborasi lintas sektor agar industri nasional tetap berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
 menghadapi tantangan anggaran pada tahun 2025 dengan pagu alokasi sebesar Rp2,51 triliun){kind=link}