Tangerang, 12 November 2024 – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah untuk mengintegrasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok industri besar. Esther menyarankan agar Indonesia mengikuti jejak negara-negara seperti Korea Selatan, China, dan Jepang, yang telah sukses menghubungkan UMKM dengan perusahaan multinasional dalam proses produksi mereka.
Menurut Esther, negara-negara tersebut berhasil menjadikan UMKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok global, bahkan di sektor manufaktur yang besar. Sebagai contoh, ia menyebut perusahaan Panasonic yang melibatkan UMKM untuk menyuplai komponen-komponen kecil dalam produk elektronik mereka. Panasonic juga memberikan pelatihan bagi UMKM agar memenuhi standar sertifikasi ISO 9002. Dengan sertifikasi ini, UMKM di negara-negara tersebut dapat berkontribusi dalam produksi global yang memiliki standar tinggi.
Baca juga: China Danai Program Makan Bergizi Indonesia
Esther menilai bahwa model yang diterapkan di negara-negara maju bisa diadaptasi oleh Indonesia dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada UMKM. Dengan begitu, mereka dapat memenuhi standar internasional dan berpotensi untuk menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar. Ia menyarankan, misalnya, agar UMKM yang mampu memproduksi komponen kapal dapat bekerja sama dengan perusahaan besar dalam industri perkapalan, seperti PT PAL Indonesia.
“Jika UMKM kita diberikan dukungan berupa pelatihan dan sertifikasi, mereka dapat memenuhi kebutuhan industri besar dan meningkatkan daya saingnya di pasar global,” ujar Esther.
Namun, meskipun potensinya besar, Esther juga mencatat bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam upaya menghubungkan UMKM dengan industri besar. Salah satunya adalah ego sektoral di antara kementerian-kementerian terkait yang sering kali menghambat sinergi untuk mendorong UMKM masuk ke ekosistem industri besar.
Selain itu, berdasarkan data Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2025, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memiliki 11 mandat penting yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Mandat tersebut mencakup pengembangan basis data UMKM terintegrasi, penyediaan rumah produksi bersama, sistem informasi ekspor, hingga peningkatan akses pembiayaan.
Namun, alokasi anggaran untuk Kemenkop UKM mengalami penurunan drastis dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, anggaran mencapai Rp29,25 triliun, tetapi turun menjadi Rp1,20 triliun pada 2022, dan hanya sedikit meningkat pada 2024 menjadi Rp1,42 triliun. Esther menilai anggaran ini jauh dari cukup untuk mendukung pengembangan UMKM secara optimal.
Baca juga: Kain Ilegal Senilai Rp90 Miliar Ditemukan Satgas Kemendag
Dengan berbagai tantangan tersebut, Esther mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam penguatan sektor UMKM dan mempercepat kebijakan yang dapat menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri besar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM, memperluas pasar mereka, dan menjadikan UMKM sebagai bagian integral dalam produksi industri besar dengan standar internasional.
Menurut Esther, kebijakan ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. “Penguatan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri besar akan memperkuat ekonomi nasional dan menjadikan UMKM sebagai pilar utama perekonomian,” pungkasnya.
 ke dalam rantai pasok industri besar.){kind=link}