Tangerang, 30 September 2025 – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat fungsi konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa industri bambu memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik pada sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. “Kemenperin telah mengembangkan sejumlah program strategis untuk mendukung pengembangan industri bambu nasional,” ujarnya.
Baca juga: Pertamina Sukses Gelar SMEXPO Regional Yogyakarta 2025 Catat Transaksi Rp2 Miliar
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyoroti potensi besar sekaligus tantangan yang dihadapi. Permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah seperti furnitur, dekorasi, dan material konstruksi terus meningkat. Misalnya, permintaan ekspor lantai kontainer bambu bisa mencapai 1.500 m³ per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 m³. “Kesenjangan ini justru menjadi peluang besar bagi industri bambu nasional untuk berkembang lebih agresif,” jelas Putu.
Tidak hanya ekspor, pasar domestik juga tumbuh pesat terutama di sektor konstruksi kawasan wisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Harga bangunan berbasis bambu dapat mencapai Rp12 juta per meter persegi, dengan tingkat pengembalian investasi hanya tiga tahun—lebih cepat dibandingkan bangunan beton yang membutuhkan enam hingga tujuh tahun.
Dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu memetakan ekosistem bambu yang sudah terbentuk, mulai dari BBSPJI-KB dengan fasilitas uji furnitur, Sahabat BambuBoss yang menanam 10.000 bibit bambu per tahun, hingga PT Bambu Nusa Verde yang sejak 1994 fokus pada riset bioteknologi bambu. Selain itu, terdapat juga hutan bambu seluas 3 hektar di Cangkringan hasil reklamasi tambang pasir yang dikelola dengan konsep agroforestry.
Putu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas untuk memperkuat ekosistem bambu nasional. Kemenperin tengah menyiapkan dukungan regulasi dan insentif, seperti program restrukturisasi mesin, subsidi bunga pinjaman 5% melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK), serta pembangunan pusat logistik bahan baku bambu.
Baca juga: Pelantikan 70 PPPK Kementerian UMKM Diharapkan Dorong Layanan Berkualitas
Selain itu, Kemenperin juga berencana mengembangkan Akademi Komunitas Bambu guna meningkatkan kapasitas SDM. Hasil riset menunjukkan bahwa bambu lokal seperti bambu petung dan bambu apus memiliki kualitas mekanik lebih unggul dibanding bambu moso asal Tiongkok.
“Industri bambu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Indonesia berpeluang besar menjadi pemasok utama material konstruksi ramah karbon sesuai target Uni Eropa pada 2030,” tutup Putu.
 terus mendorong.){kind=link}