Tangerang, 02 September 2025 – Transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dan lokapasar Mbizmarket, berhasil mencatatkan transaksi senilai Rp255 miliar dari pelaku UMKM lokal Kalbar sejak 2024 hingga pertengahan 2025.
Dalam acara Temu Bisnis yang digelar di Pontianak, 40 UMKM terpilih dari berbagai kabupaten/kota di Kalbar dipertemukan langsung dengan pejabat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pasar digital serta meningkatkan keterlibatan UMKM dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
Baca juga: Mengolah Limbah Jadi Emas, Kisah Sukses Rejo Farm Buka Lapangan Kerja Hijau
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan promosi bagi pelaku usaha lokal. Ia berharap belanja pemerintah dapat semakin memprioritaskan produk-produk UMKM, demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Proses pengadaan barang dan jasa harus berkualitas dan berpihak pada produk lokal. Kami mendukung penuh kebijakan ini,” ujar Krisantus.
Berdasarkan data dari LKPP, Kalbar kini menempati posisi keempat secara nasional dalam transaksi pengadaan digital, melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal. Hal ini menunjukkan lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menyampaikan bahwa implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, yang mewajibkan 40% belanja pemerintah untuk UMKM, telah berhasil dilampaui. Secara nasional, saat ini 44% dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.200 triliun telah menggunakan produk UMKM.
Baca juga: PLN dan Kadin Dorong Skema Green Bonds Perluas Energi Terbarukan Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Mbizmarket memberikan penghargaan kepada SKPD yang konsisten menggunakan platform digital dalam pengadaan, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dan BPKAD Kabupaten Landak. CEO Mbizmarket, Ryn Mulyanto, menyebut pihaknya akan mempercepat sistem pembayaran agar UMKM menerima dana di hari yang sama saat transaksi dilakukan.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menambahkan bahwa integrasi data digital pengadaan dengan basis data nasional akan menjadi landasan kebijakan berbasis bukti. Ia menilai, Kalimantan Barat bisa menjadi model nasional dalam digitalisasi pengadaan yang transparan, akuntabel, dan pro-UMKM.
