Tangerang, 20 Agustus 2025 – Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa dari total tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), sebanyak 76 persen berasal dari energi bersih dan terbarukan.
Langkah ini tidak hanya menjadi strategi untuk mencapai target net zero emission (NZE) 2060, tapi juga membuka 760.000 peluang kerja hijau (green jobs) di sektor energi. Kesempatan ini mencakup pekerjaan dari tahap pengembangan hingga pemeliharaan infrastruktur energi bersih.
Baca juga: UMKM Harus Kuasai Pasar Dalam Negeri Sebelum Ekspor
Dari keseluruhan proyeksi green jobs, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menyerap tenaga kerja terbanyak, yakni 348.057 orang, disusul oleh PLTA sebanyak 129.759 orang, dan PLTB dengan 58.938 orang. Jumlah ini menunjukkan potensi besar yang harus dimanfaatkan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Salah satu contoh nyatanya adalah PLTA Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Selain mempekerjakan tenaga kerja organik dan nonorganik, proyek ini juga melibatkan lebih dari 600 pekerja lokal dan UMKM untuk mendukung operasional harian. PLTA Jatigede mampu mengurangi emisi karbon hingga 415.800 ton CO₂ per tahun, memperkuat posisinya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Di Luwuk, Sulawesi Tengah, transisi juga mulai terlihat dengan beroperasinya PLTMG Luwuk yang menggantikan PLTD. Meski masih menggunakan gas bumi, PLTMG dianggap lebih ramah lingkungan dan memberikan keandalan energi lebih baik. Teknisi seperti Pikro, yang sebelumnya bekerja di PLTD, menyatakan kesiapan untuk beralih ke pembangkit energi terbarukan.
Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian ESDM, Prahoro Nurtjahyo, menyebut bahwa ketersediaan green jobs harus diimbangi dengan SDM yang memiliki keterampilan hijau. Pemerintah tengah mendorong program reskilling dan upskilling untuk menghadapi puncak bonus demografi tahun 2030.
Selain itu, peta jalan tenaga kerja hijau yang diluncurkan Bappenas pada April 2025 menargetkan proporsi green jobs mencapai 3,14 persen pada 2029. Namun, tantangan seperti ketimpangan keterampilan, keterbatasan pelatihan, dan regulasi yang belum stabil harus segera diatasi.
Ahli energi dari ITS, Tri Widjaja, menyatakan bahwa pekerjaan hijau tidak hanya terbatas pada teknisi, tetapi juga meluas ke sektor regulasi, keuangan, sosial, dan riset. Untuk itu, dibutuhkan kepastian hukum, iklim investasi hijau, serta standar nasional terkait green jobs dan sertifikasi kompetensi.
Baca juga: Inovasi Mahasiswa KKN, Bantu UMKM Desa Gadingrejo Masuk Pasar Digital
“Transisi energi harus dipandang sebagai peluang, bukan ancaman. Indonesia punya potensi besar jika mampu menyelaraskan kebutuhan industri dengan kualitas SDM,” ujar Tri.
Dengan langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, Indonesia berada di jalur yang tepat menuju era ekonomi hijau dan berkelanjutan.
