Tangerang, 04 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi. Hal ini disampaikan menyusul penurunan drastis kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data Sekretariat Kabinet, luas karhutla per 1 Agustus 2025 tercatat hanya 8.955 hektare, turun 33,3% dibandingkan periode yang sama pada 2024, yang mencapai 376.805 hektare. Capaian ini disebut sebagai hasil kerja keras lintas sektor dan peningkatan koordinasi antarlembaga.
Baca juga: VinFast Hadirkan Mobil Listrik Ramah Lingkungan dan Layanan Purna Jual Lengkap
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), BNPB, TNI, Polri, dan lembaga lain yang tergabung dalam Desk Penanganan Karhutla. Namun, ia mengingatkan bahwa musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga akhir Agustus 2025, sehingga potensi kebakaran masih mengintai, terutama di daerah rawan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Jangan lengah. Ancaman karhutla masih ada,” tegas Prabowo.
Pemerintah kini menerapkan pendekatan komprehensif dalam penanganan karhutla. Selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga menyediakan alternatif teknologi modern untuk pembukaan lahan.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian terkait agar memberikan akses alat berat dan teknologi land clearing ramah lingkungan kepada masyarakat dan korporasi. Tujuannya adalah mencegah penggunaan metode pembakaran lahan yang selama ini menjadi pemicu utama karhutla.
“Presiden mendukung penuh penggunaan teknologi modern dalam pembukaan lahan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan kompromi kepada pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi. Bahkan, ia menyoroti aturan daerah yang masih membolehkan pembakaran maksimal dua hektare sebagai metode buka lahan. Hal ini dinilai bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami minta aturan daerah yang membolehkan pembakaran ditinjau ulang. Semua pembakaran dilarang. Titik,” ujar Hanif.
Dia juga menjelaskan bahwa lahan gambut kering menjadi bahan bakar alami yang sangat sulit dipadamkan jika sudah terbakar. Karena itu, pemantauan ketat, pemagaran, hingga penandaan kawasan rawan karhutla perlu terus dilakukan.
KLH bersama BMKG dan BNPB terus memperkuat sistem deteksi dini hotspot, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pengerahan helikopter water bombing. Terutama di Kalimantan Barat, yang sempat mengalami lonjakan 1.500 titik panas pada Juli 2025, dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi.
Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan pada 17 April 2025, pemerintah telah mengerahkan:
- 3 unit pesawat water bombing,
- patroli udara intensif,
- dan tim darat gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Hasilnya, pada awal Agustus 2025, sejumlah wilayah seperti Kalimantan Barat melaporkan nol titik panas.
Pemerintah menerapkan prinsip strict liability terhadap korporasi pemegang konsesi lahan yang terbakar, tanpa harus membuktikan unsur kesengajaan. Artinya, perusahaan tetap bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya.
“Tidak ada lagi alasan. Jika lahannya terbakar, harus bertanggung jawab,” tegas Menko Polhukam.
Baca juga: Google Maps Jadi Solusi UMKM Desa Keting Tingkatkan Penjualan
Seiring dengan langkah penindakan, pemerintah juga melakukan pendampingan teknis kepada petani dan pelaku usaha agar bisa membuka lahan dengan metode yang berkelanjutan dan aman.
Program penyediaan alat berat dan pelatihan teknis akan diluncurkan bertahap, dimulai dari wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Tengah.
