Tangerang, 28 Mei 2025-Usaha kecil dan menengah (UKM) terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah pemulihan pascapandemi dan tantangan digitalisasi yang kian cepat di tahun 2025, efektivitas kinerja UKM menjadi perhatian utama, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah.
Namun, di balik geliat pertumbuhan sektor ini, masih banyak UKM yang belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang terstruktur. Padahal, pengukuran kinerja yang tepat menjadi fondasi penting untuk mempertahankan daya saing, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi usaha.
Baca Juga: UKM dan Sertifikasi Produk : Manfaat serta Prosedur yang Perlu Diketahui
Mengapa Pengukuran Kinerja UKM Penting?
Pengukuran kinerja UKM bukan sekadar mencatat omzet bulanan. Lebih dari itu, kinerja mencakup produktivitas, efisiensi operasional, loyalitas pelanggan, pertumbuhan pendapatan, hingga kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Di era pasca-transisi digital seperti 2025, UKM yang mampu membaca data kinerjanya dengan akurat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.
“Tanpa metrik kinerja yang jelas, UKM akan sulit mengambil keputusan strategis, apalagi saat menghadapi fluktuasi pasar dan ketidakpastian global,” ujar Ratna Sari, konsultan pengembangan usaha di Jakarta.
Indikator yang Relevan bagi UKM
Beberapa indikator kinerja (Key Performance Indicators/KPI) yang relevan untuk UKM di antaranya adalah:
- Pertumbuhan pendapatan dan laba bersih
- Arus kas bersih (cash flow)
- Jumlah pelanggan baru dan tingkat retensi pelanggan
- Produktivitas per karyawan
- Waktu penyelesaian pesanan atau layanan
- Kinerja pemasaran digital (jumlah kunjungan situs, engagement media sosial, dan konversi)
Di era digital, pelaku UKM perlu pula mengukur kinerja berbasis teknologi. Misalnya, seberapa efektif kampanye online mereka dalam meningkatkan penjualan, atau seberapa efisien sistem manajemen stok digital yang mereka gunakan.
Mengintegrasikan Teknologi dalam Proses Evaluasi
Di tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mendorong digitalisasi pelaporan keuangan dan operasional UKM. Platform seperti SIAPIK dan SAK EMKM menjadi alat bantu untuk pelaku UKM agar lebih mudah melacak kinerja usaha secara real time.
Siti Maemunah, pemilik usaha kuliner beku di Depok, mengungkapkan bahwa sejak menggunakan aplikasi keuangan digital sederhana, ia dapat melihat tren pendapatan harian dan merespons penurunan penjualan dengan cepat.
“Kami jadi tahu kapan harus promosikan produk, kapan harus hemat bahan baku. Semua karena datanya terlihat jelas,” katanya.
Tantangan dan Solusi
Meski manfaat pengukuran kinerja sudah jelas, tak sedikit pelaku UKM yang masih kesulitan menerapkannya. Rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan akses terhadap pelatihan menjadi penghalang utama.
Untuk itu, diperlukan dukungan lintas sektor. Pemerintah, lembaga keuangan, dan platform digital perlu terus bersinergi mendorong literasi manajemen kinerja. Pendampingan berkelanjutan, insentif bagi UKM digital, serta kemudahan akses teknologi menjadi kunci akselerasi transformasi UKM Indonesia.
Mengukur kinerja UKM secara efektif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis di tahun 2025. Dalam lanskap bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis data, UKM yang dapat menilai performa usahanya secara tepat akan memiliki keunggulan dalam menghadapi perubahan zaman.
Dengan memanfaatkan indikator yang relevan dan teknologi yang tersedia, UKM Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga melesat maju dalam ekosistem ekonomi digital nasional.
Baca juga: 10 Tips Hemat Biaya Operasional agar UKM Tetap Kompetitif di Era Digital
