Tangerang, 02 Mei 2025 – Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa peran pengantar kerja sangat strategis dalam mendorong transformasi sistem ketenagakerjaan nasional menuju arah yang lebih digital, inklusif, dan adaptif. Hal ini disampaikan dalam pembukaan lokakarya bertajuk “Penguatan Kapasitas Pengantar Kerja: Mendorong Digitalisasi, Akses Keuangan, dan Pembayaran Upah Digital” yang digelar pada Rabu (23/4).
Dalam sambutannya, Menteri menyatakan bahwa pemahaman terhadap sistem keuangan digital kini menjadi kebutuhan dasar di era ekonomi modern, terutama bagi para pengantar kerja yang berada di garda depan ekosistem ketenagakerjaan.
Baca juga: BPJPH Ajak UMKM Sinergi Lintas Sektor Halal
“Dengan akses keuangan digital, pelaku UMKM dan tenaga kerja mandiri (TKM) dapat mengelola keuangannya secara lebih efisien dan transparan, sekaligus memperkuat daya saing mereka,” ujar Menaker.
Transformasi digital, menurutnya, bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga perlindungan hak-hak pekerja, terutama di sektor informal yang masih kerap menghadapi tantangan dalam sistem pembayaran konvensional.
Pengantar kerja kini diharapkan tidak hanya berperan sebagai jembatan antara pencari kerja dan pemberi kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak adopsi teknologi digital di kalangan UMKM dan TKM. Melalui pelatihan dan pendampingan, mereka didorong untuk memperluas literasi digital dan mendorong pemanfaatan sistem pembayaran digital yang lebih aman dan transparan.
Baca juga: Halal Indo 2025 Menjadi Pameran Terbesar Industri Halal Indonesia
“Setelah workshop ini, para pengantar kerja harus mampu membantu pelaku usaha kecil untuk mengadopsi sistem digital dalam kegiatan bisnis mereka,” jelas salah satu pejabat Kementerian.
Program ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik pembayaran upah secara tunai yang rawan penyimpangan, sekaligus menciptakan pertumbuhan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari lembaga internasional yang berkomitmen mendampingi proses transformasi ketenagakerjaan Indonesia. Perwakilan lembaga tersebut menyatakan bahwa pengantar kerja memiliki peran penting dalam memastikan pelaku usaha kecil mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Kami melihat peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan di sektor informal melalui pendekatan digital yang tepat,” ungkapnya.
Lokakarya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang responsif terhadap tantangan global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Komitmen ini sejalan dengan upaya memperkuat sektor informal melalui kebijakan afirmatif, pelatihan teknis, dan perluasan akses terhadap layanan keuangan inklusif.
Dengan penguatan kapasitas pengantar kerja, pemerintah berharap tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih modern, adaptif, dan berpihak pada pelaku UMKM serta tenaga kerja mandiri di seluruh Indonesia.
