MoU Menteri UMKM dan PPPA Teken Langkah Baru Pemberdayaan Perempuan

Tangerang, 23 April 2025 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan pengusaha UMKM yang dikelola oleh perempuan. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin (21/04).

Menurut Menteri Maman, perempuan memegang peran strategis dalam perkembangan sektor UMKM di Indonesia. “Sekitar 64 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, yang menunjukkan kekuatan ekonomi yang nyata dan sangat perlu didorong serta dikembangkan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa perempuan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga turut meningkatkan pendapatan keluarga dan berkontribusi dalam menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: UMKM Binaan Lapas Masuk Program Super Apps Sapa UMKM

Pemerintah melalui Kementerian UMKM telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung pengusaha perempuan. Beberapa kebijakan yang telah diluncurkan antara lain kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemberian ruang publik sebesar 30 persen untuk UMKM, serta pengalokasian 40 persen belanja pemerintah dan BUMN untuk produk UMKM. Selain itu, akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pendampingan dan pelatihan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan pengusaha perempuan.

Kerja sama dengan KemenPPPA ini diharapkan dapat memperkuat pengarusutamaan gender dalam ekosistem UMKM. Menteri Maman menyatakan, “Kolaborasi ini sangat penting agar pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat terwujud dalam kebijakan dan program yang nyata.”

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi juga menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi momen istimewa, karena dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kartini. “Hari Kartini mempertegas semangat kolaborasi dan sinergi untuk menciptakan ruang yang aman dan produktif bagi perempuan dan anak dalam mengembangkan potensi serta berperan aktif dalam pembangunan,” ujar Menteri Arifatul.

Baca juga: MEGABUILD 2025 Hadirkan Inovasi Desain Berkelanjutan dengan Daur Ulang Sumpit dan Gelas Plastik

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga melibatkan 11 kementerian dan lembaga lainnya, yang menandakan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung kemajuan perempuan, khususnya pengusaha UMKM perempuan di Indonesia. Kolaborasi ini menjadi langkah besar dalam mendorong kemajuan ekonomi inklusif yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dengan komitmen dan kebijakan yang terus diperkuat, diharapkan pengusaha perempuan di Indonesia semakin maju dan berdaya saing tinggi, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Latest articles

spot_imgspot_img

Related articles

spot_img