Tangerang, 20 Maret 2025 – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) bersama Komisi VII DPR RI meneguhkan komitmen untuk menyukseskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025. Dalam rapat kerja yang digelar di Jakarta, Selasa (18/3), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa KUR menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.
“Target penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, target debitur graduasi 1,17 juta orang, dan 60 persen penyaluran difokuskan untuk sektor produksi,” ujar Menteri Maman.
Baca juga: Strategi UMKM BISA Ekspor Capai Target Ekonomi 8 Persen
Meskipun target ini cukup ambisius, Menteri Maman mengakui masih terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran KUR, seperti permasalahan administrasi, informasi kriteria KUR, hingga isu agunan tambahan.
Terkait agunan, Maman menegaskan bahwa KUR super mikro hingga Rp10 juta dan KUR mikro dari Rp10 juta hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Syaratnya, usaha calon debitur harus produktif dan layak dibiayai, dengan minimal usaha sudah berjalan 6 bulan untuk KUR mikro, dan untuk KUR super mikro, meskipun usaha baru berjalan kurang dari 6 bulan, tetap bisa mendapatkan KUR jika sudah mengikuti program pendampingan.
“Sementara untuk KUR hingga Rp500 juta, agunan tambahan masih dapat dikenakan,” tambah Maman.
Hingga 16 Maret 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp44,73 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 788.237 orang.
Menteri Maman berharap kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan bank penyalur semakin diperkuat. Ia juga meminta para anggota DPR ikut mengawasi pelaksanaan KUR di daerah agar target sektor produksi bisa tercapai.
Baca juga: FMCG Ikut Bertransformasi dengan Kemasan Ramah Lingkungan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan dukungannya. Menurutnya, KUR sangat penting dalam mendorong ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM. “Penjangkauan calon debitur potensial harus terus ditingkatkan agar akses kredit usaha semakin merata,” tegas Evita.
Evita juga menekankan pentingnya peran bank daerah dalam penyaluran KUR, dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas masing-masing bank.
 Komisi VII){kind=link}