Tangerang, 15 November 2024 – Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan mencapai 70% dari total luasnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan luas wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi kunci untuk mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional. Demi mewujudkan visi ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperkuat teknologi dan mengembangkan infrastruktur kelautan sebagai bagian dari program Asta Cita.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, memimpin sektor ini dengan visi “Ekonomi Biru,” yang bertujuan menciptakan keberlanjutan dan efisiensi dalam industri kelautan. Lima kebijakan utama dalam program ini meliputi konservasi laut, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir, dan pengurangan sampah plastik di laut.
Baca juga: Sukses Jual Sayur Segar, Omset Rp2 Juta dalam 3 Jam!
Peran Teknologi dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Untuk merealisasikan visi ini, digitalisasi pelabuhan perikanan dilakukan agar efisiensi dan transparansi dalam operasional pelabuhan meningkat. Langkah digitalisasi ini tak hanya membantu proses pemantauan dan evaluasi operasional tetapi juga mengintegrasikan data perikanan secara real-time untuk mempermudah manajemen dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Pendataan digital subsektor perikanan tangkap melalui platform digital telah dimulai sejak tahun 2000 dengan mencakup sumber daya ikan, sarana pelabuhan, hingga integrasi dalam Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Dengan sistem terintegrasi ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi secara mudah, transparan, dan akurat.
Sejauh ini, 234 pelabuhan perikanan telah menerapkan digitalisasi, dengan tujuan utama mendukung program ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing perikanan Indonesia di pasar global.
Baca juga: Digitalisasi Bisnis UMKM: MR.DIY dan CIMB Niaga Ajak UMKM Go Digital
Tantangan dalam Digitalisasi Pelabuhan
Namun, upaya digitalisasi menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, adanya disparitas infrastruktur dan keterbatasan akses internet di daerah terpencil menyebabkan kendala pada implementasi sistem digital di beberapa pelabuhan. Kedua, resistensi dari beberapa pelaku usaha perikanan yang masih terbiasa dengan cara manual memerlukan pendekatan yang lebih edukatif dan humanis.
Pengawasan terhadap data yang masuk juga penting agar validitas data tetap terjaga. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP terus melakukan evaluasi agar program digitalisasi dapat berjalan optimal.
Inovasi untuk Keamanan dan Efisiensi Operasional
Selain untuk meningkatkan kinerja perikanan, digitalisasi juga difokuskan pada keselamatan nelayan. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) telah memasang Automatic Identification System (AIS) di sepuluh kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Serang. Sistem ini memungkinkan pelabuhan untuk memantau keberadaan kapal secara real-time, sehingga keamanan nelayan dapat terjamin, terutama di area yang ramai lalu lintas kapal besar.
Transformasi digital di pelabuhan perikanan menjadi kebutuhan tak terelakkan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pemantauan hasil tangkapan secara real-time. Ke depan, data ini akan membantu dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, mendukung keberlanjutan sektor perikanan, serta menjaga kedaulatan perairan dan keamanan bagi masyarakat pesisir.
