Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis digital di Indonesia telah berkembang pesat. Situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung selama lebih dari dua tahun telah membatasi mobilitas masyarakat dan memicu peningkatan kreativitas serta inovasi. Salah satu hasilnya adalah pertumbuhan bisnis berbasis digital yang semakin marak.
Bagi para pelaku usaha, adaptasi dan kreasi dengan pendekatan digital bukanlah lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Mampu beradaptasi dengan era digital, bahkan menemukan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis, adalah kunci kelangsungan usaha di tengah revolusi digital.
Namun, sebagian besar pelaku usaha skala kecil atau UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta UMi (Ultra Mikro) belum sepenuhnya menguasai kemampuan digital. Sebagai akibatnya, potensi pemanfaatan platform e-commerce masih belum dioptimalkan sepenuhnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyadari permasalahan ini. Oleh karena itu, dia mengimbau para penyedia platform e-commerce di Indonesia untuk memberikan lebih banyak ruang bagi produk-produk lokal, terutama dari UMKM dan UMi. Johnny berbicara tentang hal ini dalam Forum Ekonomi Digital Kominfo IV yang diadakan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022.
Forum tersebut bertujuan untuk membahas peran e-commerce dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk membeli produk lokal. Johnny juga meminta kepada Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) untuk mendorong e-commerce untuk mengambil langkah-langkah internal yang mendukung kebijakan ini. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil secara nyata mendukung produk-produk dalam negeri.
Menurut Menkominfo, produk dalam negeri saat ini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk impor. Namun, produk-produk dari UMKM perlu didorong agar memiliki kualitas yang lebih baik dan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berjualan.
Selain inisiatif dari pemerintah, Kementerian BUMN juga telah mengambil langkah dengan meluncurkan aplikasi Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM). Platform digital ini bertujuan untuk menghubungkan UMKM dengan BUMN untuk mempercepat transaksi belanja dan memudahkan akses pembiayaan.
Dukungan dari Kementerian BUMN ini sangat penting mengingat UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dari 64,2 juta UMKM yang ada, mereka memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Meskipun masih ada sekitar 11 juta UMKM yang belum bergerak secara digital, sudah ada peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah pun telah menetapkan target agar 30 juta UMKM menjadi bagian dari ekosistem digital pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi bisnis sangat diperlukan.
Selain mengajak UMKM untuk bergabung dengan platform digital, langkah-langkah berikutnya adalah meningkatkan volume transaksi. Ini penting untuk memicu peningkatan kualitas produk dan daya saing UMKM. Program-program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diselenggarakan pemerintah telah terbukti efektif. Begitu pula dengan upaya penyelesaian masalah pendanaan yang sering dihadapi oleh UMKM.
Dalam konteks ini, kolaborasi dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui program Digiku telah membantu UMKM mendapatkan akses modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Semakin banyak UMKM yang bergerak ke ranah digital, semakin besar pula potensi untuk meningkatkan volume transaksi mereka. Dengan pertumbuhan transaksi, produk UMKM dapat lebih berkembang, menjadi lebih berkualitas, dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, UMKM tidak hanya akan naik kelas dalam retorika semata, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam perekonomian Indonesia.
