Tangerang, 03 Febuari 2025 – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan regulasi kecerdasan buatan (AI). Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat AI dan memitigasi risikonya di Indonesia.
Dalam acara Dialog Kebijakan AI yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang bagi industri, akademisi, LSM (NGO), serta masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan AI di Indonesia. Keterlibatan proaktif semua pihak dalam regulasi dan pengembangan AI dinilai sangat penting, agar Indonesia bisa menjadi bagian dari ekosistem AI global dan memanfaatkan teknologi ini secara maksimal.
Baca juga: Pemerintah Indonesia Siapkan Peta Jalan Hidrogen Hijau untuk 2030
Sebagai langkah awal, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menginisiasi Dialog Kebijakan AI yang terdiri dari tujuh sesi diskusi. Masing-masing sesi akan membahas potensi dan tantangan AI di berbagai sektor, mulai dari e-commerce, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga isu lintas sektor seperti keberlanjutan dan ekonomi kreatif. Pada sesi pertama, sektor e-commerce menjadi topik utama, mengingat sektor ini sudah menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia.
Nezar Patria menjelaskan bahwa sektor e-commerce memiliki potensi besar dalam memanfaatkan AI, mengingat proyeksi pasar yang diperkirakan akan mencapai USD150 miliar pada tahun 2030. Namun, ia juga mengingatkan tantangan yang perlu dihadapi, terutama terkait privasi dan keamanan data, pertukaran data lintas negara, serta potensi penyalahgunaan teknologi yang harus diantisipasi secara cermat.
“Penerapan AI di sektor e-commerce harus memberikan manfaat maksimal, baik bagi konsumen, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, kita harus memastikan adopsi AI ini benar-benar bermanfaat,” ungkap Nezar Patria.
Teknologi AI, lanjut Nezar, memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional, personalisasi layanan pelanggan, dan optimalisasi rantai pasok global. Meski demikian, tantangan seperti privasi data dan keamanan, serta potensi penyalahgunaan teknologi, perlu ditangani dengan tepat agar tidak merugikan masyarakat.
Nezar Patria menekankan pentingnya pengaturan yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan. Ia mengajak semua pihak industri untuk menyampaikan masukan yang konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Baca juga: Shell dan BP Alami Kekosongan BBM, Kementerian ESDM Beri Klarifikasi
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Nezar Patria berharap bahwa regulasi yang dibentuk tidak hanya mendukung inovasi teknologi, tetapi juga melindungi kepentingan publik. Pemerintah, melalui dialog yang terbuka dan partisipatif, ingin memastikan bahwa perkembangan AI di Digital Indonesia tidak hanya maju dalam aspek teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
