Tangerang, 07 November 2025 – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mempercepat pemulihan dan pemerataan ekonomi nasional.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kamis (6/11), menyampaikan bahwa penyaluran KUR hingga 3 November 2025 telah mencapai Rp228 triliun, atau sekitar 76 persen dari target nasional tahun berjalan.
Baca juga: Menyongsong Pertanian Berkelanjutan, IndoGriTech 2025 Jadi Pusat Kolaborasi Nasional
“Program KUR telah memberikan manfaat bagi 3,87 juta debitur, di mana 2,01 juta merupakan debitur baru (86,25 persen dari target) dan 1,18 juta debitur graduasi (101,3 persen dari target). Penyaluran ke sektor produksi juga cukup baik dengan kontribusi 60,7 persen,” jelas Wamen Helvi.
Meski pencapaian penyaluran terus menunjukkan tren positif, Helvi menegaskan bahwa masih terdapat banyak pelaku UMKM layak yang belum mendapat akses KUR. Ia meminta lembaga penyalur melakukan peninjauan ulang melalui pendekatan credit scoring agar calon debitur yang memenuhi syarat dapat terakomodasi.
Selain itu, Helvi menekankan bahwa pinjaman KUR sampai Rp100 juta tidak boleh mensyaratkan agunan tambahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan bagi UMKM yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan agunan.
Dalam paparan penyaluran KUR wilayah Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki penyaluran terbesar, yaitu Rp37,5 triliun kepada 715.862 debitur. Disusul Bali sebesar Rp8,98 triliun untuk 114.927 debitur, Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4,6 triliun, DIY Rp4,02 triliun, dan Nusa Tenggara Timur Rp2,33 triliun.
Namun, Wamen Helvi mencatat bahwa penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Saat ini, hanya empat lembaga penyalur yang berhasil mencapai target minimal 60 persen penyaluran KUR ke sektor produksi. Salah satu penyebabnya adalah plafon penyaluran penyalur KUR yang masih didominasi KUR Mikro, sementara sektor produksi membutuhkan pembiayaan dengan plafon lebih besar.
Wamen Helvi menegaskan bahwa percepatan penyaluran KUR bukan sekadar memperluas akses pembiayaan, tetapi juga merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru.
Baca juga: UMKM Bekasi Berhasil Ekspor 1,9 Ton Makanan Ringan ke Jepang
“KUR bukan sekadar program pembiayaan. Ini adalah strategi besar pemerintah untuk memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan penguatan kebijakan, peningkatan sinergi, dan akselerasi penyaluran pembiayaan, pemerintah optimistis UMKM akan terus berkembang sebagai penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
