Tangerang, 04 September 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa melalui kolaborasi strategis dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) dan lokapasar resmi seperti Mbizmarket. Upaya ini secara langsung mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan membuka akses pasar digital yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada gelaran Temu Bisnis Digital Pengadaan yang dilaksanakan bersama lokapasar mitra LKPP, Pemprov Kalbar menghadirkan 40 UMKM lokal terpilih. Para pelaku usaha ini dipertemukan langsung dengan pejabat dari berbagai kabupaten/kota seperti Singkawang, Kubu Raya, Landak, Ketapang, Mempawah, dan Bengkayang, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperluas jaringan pemasaran digital dan mendorong pertumbuhan UMKM berbasis teknologi.
Baca juga: Industri Nasional Lebih Kompetitif dengan PLTS, Ini Strategi Energi Hijau RI
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, mengungkapkan bahwa dari tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Kalimantan Barat mencatat nilai transaksi digital pengadaan barang dan jasa sebesar Rp255 miliar. Capaian ini menempatkan Kalbar sebagai peringkat keempat tertinggi nasional, dengan melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal.
“Digitalisasi pengadaan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga mampu memprioritaskan produk-produk lokal UMKM. Ini peluang besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Krisantus.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, menegaskan bahwa berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2022, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mengalokasikan minimal 40% untuk produk UMKM. Hingga saat ini, capaian nasional sudah mencapai 44%, dari total rata-rata belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.200 triliun.
Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya integrasi data antara lokapasar dengan sistem LKPP. Hal ini bertujuan agar pengambilan kebijakan berbasis bukti dapat berjalan efektif dan akurat, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan nasional.
Baca juga: BTN dan PPUB Permudah Akses Modal untuk UMKM Digital
CEO Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, mengapresiasi dukungan Pemprov Kalbar dan pemerintah daerah yang telah aktif mendorong digitalisasi pengadaan melalui lokapasar. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar untuk menerapkan sistem pembayaran host to host, sehingga pelaku UMKM dapat menerima pembayaran pada hari yang sama dengan transaksi dilakukan.
Langkah Kalbar ini dinilai sebagai model ideal bagi pemerintah daerah lain di Indonesia dalam membangun ekosistem digital pengadaan yang inklusif, transparan, dan memberdayakan UMKM lokal. Dengan pendekatan kolaboratif dan dukungan lintas sektor, Kalimantan Barat berhasil membuktikan bahwa digitalisasi pengadaan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
 terus memperkuat transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa melalui){kind=link}