Tangerang, 3 Februari 2025 – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti rendahnya penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih berada pada angka sekitar 20%. Padahal, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, menyumbang hingga 60% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kota Tegal, Jawa Tengah, pada Kamis (30/1), Hekal mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi UMKM adalah akses terbatas terhadap kredit perbankan. Menurutnya, sektor ini membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dari OJK agar akses kredit dapat diperluas dan dipermudah.
Baca juga: Menghadapi Tantangan Platform Digital dalam Bisnis Kuliner
“Kami mendorong agar akses kredit ini bisa lebih mudah dan terjangkau melalui kebijakan yang mendukung dari OJK,” ujar Hekal. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan OJK dalam mencapai berbagai target pembangunan, termasuk peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, dan penciptaan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Hekal juga menyoroti fenomena maraknya pinjaman online ilegal yang seringkali menjebak UMKM dengan bunga tinggi. Ia menyatakan bahwa keterbatasan akses ke perbankan formal membuat banyak pelaku UMKM terpaksa memilih pinjaman online yang merugikan. “Kemudahan akses kredit dari bank akan menjadi solusi agar UMKM tidak terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan,” tambahnya.
Baca juga: Xanh SM Tawarkan Taksi Listrik, Memperketat Persaingan Transportasi Indonesia
Hekal mengapresiasi upaya OJK dalam program literasi keuangan namun juga meminta agar terdapat roadmap yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas program ini di lapangan. “Kami berharap kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan, OJK, dan DPR akan memberi dampak nyata bagi UMKM,” ujar Hekal.
Upaya OJK untuk Mendukung UMKM di Jawa Tengah
Menanggapi pernyataan Hekal, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah telah mencapai 49,3% pada November 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. OJK juga telah meluncurkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, seperti program Kredit Melawan Rentenir (KMR) yang memberikan pembiayaan dengan bunga rendah serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster dalam Ekosistem Digital yang bertujuan mempermudah akses pembiayaan dan mendigitalisasi usaha kecil.
Selain itu, OJK juga membentuk Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) untuk melindungi UMKM dari jeratan pinjaman online ilegal. Namun, Hekal menekankan perlunya pemetaan yang lebih baik terhadap kelompok UMKM yang benar-benar membutuhkan dukungan agar penyaluran KUR dapat lebih tepat sasaran.
Sinergi dan Kolaborasi untuk UMKM yang Lebih Baik
Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kota Tegal ini dipimpin oleh Mohamad Hekal, didampingi Wakil Ketua Komisi XI M. Hanif Dhakiri, serta sejumlah anggota DPR lainnya. Dengan berbagai langkah strategis yang diupayakan oleh pemerintah dan OJK, diharapkan sektor UMKM di Indonesia dapat semakin berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian negara.
Meningkatkan akses kredit untuk UMKM bukan hanya menjadi harapan para pelaku usaha, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
){kind=link}